Liputan6.com, Surabaya - Proyek pembangunan Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) ditargetkan rampung Desember 2019. Jalan tol ini merupakan proyek nasional pemerintah untuk mempercepat akses transportasi di Jawa.
Proyek tol ini diharapkan mendukung peningkatan dan pemerataan perekonomian nasional. Direktur Utama PT Waskita Beton Precast Tbk, Jarot Subana menuturkan, proyek pembangunan jalan tol ini membentang dari Kabupaten Sidoarjo hingga Gresik, Jawa Timur.
Proyek yang dimulai sejak awal 2017, ditargetkan selesai pada Desember 2019. Nilai kontrak pembangunan proyek jalan tol sebesar Rp 3,51 triliun.
Advertisement
Baca Juga
Jarot menuturkan, tol layang ini dibangun sepanjang 38 KM. Jalan tol sepanjang 19,55 KM atau seksi II-IV dikerjakan oleh PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP). Sedangkan pada seksi I, perseroan hanya sebagai penyuplai produk precast.
"Hingga pertengahan November ini, progres pembangunan untuk seksi II sudah mencapai 99,46 persen, Seksi III mencapai 99,78 persen, dan Seksi IV mencapai 61,34 persen," kata dia, Kamis (21/11/2019).
Jarot menambahkan, pembangunan jalan tol KLBM sebagai penghubung untuk jalan tol yang berada di sekitarnya. "Selain itu, KLBM akan mendukung akses masuk-keluar ke kawasan industri yang ada di daerah Sidoarjo dan Gresik, di mana akan terintegrasi dengan pengembangan kawasan Pelabuhan Gresik," ujar dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Realisasi Investasi Jalan Tol Masih 28 Persen dari Target
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko D Heripoerwanto menyatakan, realisasi investasi ruas jalan tol yang dikembangkan bersama swasta lewat Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) baru mencapai 28 persen dari total target.
Periode 2015-2019, investasi jalan tol hanya mencapai angka Rp 142 triliun dari total target Rp 500 triliun.
"Realisasi PPP di PUPR 5 tahun ke belakang masih rendah, hanya 28 persen dari total target," ujar Eko di Jakarta, Rabu, 6 November 2019.
Hal yang sama juga terjadi di proyek sistem pengadaan air minum (SPAM) yang realisasinya hanya 19 persen saja dari target, atau sekitar Rp 3,8 triliun dari Rp 20,5 triliun.
"Kami terus mendorong adanya peran swasta lewat state guarantee model, bond issuance, pemerintah beri garansi dan dukungan," ujar Eko.
Pembiayaan swasta jadi fokus penting dan membutuhkan partisipasi yang besar karena pembangunan infrastruktur negara tidak hanya bisa mengandalkan APBN saja.
Hal ini juga sempat disinggung dalam pidato Jokowi ketika membuka pameran konstruksi dan infrastruktur di Jakarta International Expo. Dirinya meminta agar swasta terus diberikan ruang agar bisa ikut membiayai pembangunan nasional.
"Swasta banyak yang mengeluh ke saya karena proyek diambil BUMN (sebagian besar). Saya harap 5 tahun ke depan peran swasta bisa lebih besar lagi. Dengan semangat kolaboratif saya yakin (mampu)," ujarnya.
Advertisement