Wagub Emil: Pembangunan Tanggul Kali Lamong Butuh Pemetaan Matang

Liputan6.com, Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menyatakan pembangunan Tanggul Kali Lamong membutuhkan pemetaan matang sehingga sesuai rencana.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak saat bertemu dengan pejabat pemerintah kabupaten Gresik antara lain Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, Wakil Bupati Gresik Moh.Qosim dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang membidangi langsung pada Jumat (3/1/2020).

Pada pertemuan itu juga membahas rencana pembangunan Tanggul Kali Lamong yang masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan di Jatim. Dirinya mengajak semua komponen, termasuk pemerintah di daerah untuk mengawal suksesnya Perpres 80 tersebut. 

"Ini adalah salah satu upaya kami bersama wilayah terdampak banjir, utamanya Kabupaten Gresik untuk duduk bersama mencari solusi,” tutur Emil.

Ia juga mengatakan, pembangunan tanggul Kali Lamong membutuhkan dana besar dan melibatkan Balai Besar Wilayah Bengawan Solo (BPWS) serta Kementerian terkait.

"Pembangunan Tanggul Kali Lamong yang membentang dari Gresik hingga Mojokerto membutuhkan dana yang cukup besar. Oleh sebab itu butuh pemetaan yang matang agar anggaran bisa lebih ditekan dan sesuai dengan rencana,” kata Emil. 

Emil berharap ketersediaan lahan yang paling rendah risiko dampak genangan air. Terutama wilayah yang tidak padat penduduk, serta tak ada tanaman pangan seperti sawah. "Bersama BPWS, kami lakukan identifikasi lahan yang paling rendah risiko terdampak genangan airnya,” ucap Emil. 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sementara itu, Bupati Sambari mengatakan, banjir dari luapan anak sungai Bengawan Solo ini menjadi banjir tahunan di sejumlah daerah seperti Mojokerto hingga Gresik.

Di Gresik terdapat lima kecamatan yang terdampak. Untuk itu, melalui pertemuan bersama Wakil Gubernur Jawa Timur, BPWS, Sambari ingin agar penanganan banjir di Gresik dapat segera teratasi.

"Melalui pertemuan ini, kami ingin ada progress ke depan terkait dengan penanganan banjir. Terutama di wilayah yang kritis agar menjadi skala prioritas yang ditentukan sesuai teknis," kata Sambari.

Penanganan Kali Lamong, menurut Sambari, memang menjadi kewenangan BPWS. Namun, pihaknya terus berupaya keras agar dapat dicarikan solusi sehingga banjir dapat tertangani dan tidak terjadi lagi. 

"Kami optimistis dengan masuknya penanganan Kali Lamong pada perpres 80 tahun 2019 ini dapat segera terealisasi sehingga mampu memberikan solusi terbaik untuk penanganan Kali Lamong agar wilayah di Gresik tidak lagi terdampak banjir,” ujar Sambari.