Pengamat Sosial Unair: Putus COVID-19, Masyarakat Harus Patuhi Protokol Kesehatan

Liputan6.com, Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memutuskan kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya Raya, yang meliputi Kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, hingga 25 Mei 2020. 

Kebijakan tersebut dilakukan karena hasil dari PSBB tahap pertama lalu belum mencapai beberapa indikator keberhasilan dalam Permenkes 9/2020, seperti penurunan jumlah kasus konfirmasi COVID-19, angka kematian, dan ada penyebaran ke area wilayah baru.

Pakar Sosial Ekonomi Universitas Airlangga, Rudi Purwono menyatakan, seluruh lapisan masyarakat harus disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jika tidak, penyebaran COVID-19 akan semakin masif sehingga berpotensi menambah korban baru. 

"Pemerintah telah menyusun protokol-protokol kesehatan seperti aturan physical distancing dan personal hygiene dengan tujuan untuk memperlambat atau memutus penularan penyakit ini. Ketentuan tersebut harus dilakukan saat ini oleh siapapun," kata Rudi, Jumat (15/5/2020). 

Dalam mencegah penyebaran COVID-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah melakukan sejumlah aktivitas seperti rapid test massal di sejumlah wilayah perkampungan Surabaya, yakni Manukan Kulon, Bratang Gede, Rungkut Lor, dan Kedung Baruk. 

Selain itu, Pemkot Surabaya juga melakukan rapid test di Pasar Keputran, pada Selasa, 12 Mei 2020. Hal tersebut dilakukan karena hasil penelusuran diketahui ada warga yang tinggal di gang Pasar Keputran yang positif COVID-19. Tak hanya di kawasan permukiman dan pasar, Pemkot Surabaya juga mengawasi ketat di area transportasi publik. 

Belum lama ini, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengeluarkan surat edaran kepada para pihak pengelola transportasi bandara, pelabuhan, stasiun kereta, dan terminal untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Kebijakan ini dilakukan karena tingginya kasus COVID-19 yang disebabkan banyaknya kasus penularan dari luar Surabaya atau daerah lainnya.

Dengan kondisi sekarang ini, Rudi melanjutkan, masyarakat juga harus mulai membatasi berbagai aktivitas di area publik agar tidak terpapar COVID-19. Jika masyarakat masih abai justru akan membahayakan keselamatan serta kesehatan diri sendiri dan orang lain. 

"Orang yang sakit harus jujur, disiplin, serta tahu diri untuk beristirahat di rumah atau mengisolasi diri demi kebaikan dirinya dan kebaikan bersama. Kesulitan ini akan berlalu, jika kita bersama-sama menanggulanginya, bukan hanya pemerintah, tapi perusahaan, individu, semua lapisan masyarakat harus terlibat dan patuh," ujar dia.  

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Rudi meneruskan perusahaan juga harus berperan aktif dalam membantu mencegah penyebaran COVID-19. Salah satu caranya dengan meminta para pekerjanya untuk menerapkan protokol-protokol kesehatan di rumah, selama perusahaan belum kembali beroperasi seperti biasa di masa pandemi ini. 

Sebab, tenaga kerja merupakan salah satu komponen penting dalam proses produksi. Jika tidak, penyebaran rantai pandemi ini tidak akan putus. 

"Kuncinya adalah disiplin menjalankan physical distancing dan personal hygiene. Dua hal tersebut harus dilakukan seluruh lapisan masyarakat secara disiplin dan serius," kata Rudi.

Selain pemerintah dan perusahaan, Rudi menilai para tokoh masyarakat mesti turut berpatisipasi melakukan sosialisasi tentang penularan COVID-19 kepada masyarakat. Rudi pun yakin sosialisasi dari tokoh masyarakat akan lebih efektif. 

"Kita terbiasa untuk tidak menjaga jarak dan beraktivitas sosial, namun dengan kondisi sekarang kita diminta berubah, maka sosialisasi ini penting dilakukan untuk mendorong masyarakat melakukan gaya hidup baru," kata dia.

Ketua Satgas NU Peduli COVID-19 sekaligus Bendahara Lembaga Kesehatan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LK PBNU), Muhammad Makky Zamzami, menambahkan memang perlu adanya keterlibatan semua pemangku kepentingan untuk mengatasi pandemi ini. Alasannya, sosialisasi mengenai penularan COVID-19 di masyarakat saat ini memang belum masif. 

"Penanganan ini harusnya gotong-royong. Jadi kunci utamanya adalah penyebaran informasi diberikan secara simultan melalui pendekatan-pendekatan yang strategis, baik tokoh agama maupun pemerintah, juga RT dan RW," pungkasnya.