Pengamat Sebut PDIP Punya Pekerjaan Berat Saat Pilkada Surabaya

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah pengamat politik memaparkan mengenai pertarungan PDI Perjuangan (PDIP) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya pada 2020.

Pakar politik asal Universitas Wijaya Kusuma Sucahyo Tri Budiono menilai PDI Perjuangan mempunyai pekerjaan berat pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya, 9 Desember 2020.

"Pekerjaan beratnya adalah mengangkat elektabilitas dari calon yang diusung pada pilkada," ujar Sucahyo kepada wartawan di Surabaya, seperti dikutip dari Antara, ditulis Rabu (12/8/2020).

Ia menuturkan, sampai saat ini partai berlambang kepala banteng moncong putih itu kesulitan mengganti figur sekelas Tri Rismaharini (Risma) yang sudah diakui prestasinya. Tidak itu saja, Sucahyo memprediksi pertarungan politik di internal PDI Perjuangan sangat kental, yang terlihat dari saling klaim sejumlah kader dalam mendapat rekomendasi dari DPP.

"Internal sangat kuat pertarungannya untuk mengusung di level wali kota maupun wakil wali kota. Sayang kader yang ada belum melebihi kualitas Tri Rismaharini," kata dia.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma itu juga berpendapat pilihan terbaik untuk kepentingan Pilkada Surabaya maupun Pemilu 2024 adalah menggandeng kekuatan Machfud Arifin (bakal cawali yang diusung sejumlah parpol lainnya).  "Tapi, memang ini pilihan sulit," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Pengamat politik sekaligus peneliti Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdusalam menilai rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya terbilang rumit.

"Pertarungan relasi kuasanya yang sengit, sehingga butuh waktu hingga last minutes," kata Surokim kepada wartawan di Surabaya, Selasa.

Menurut Surokim, hal ini karena hingga saat ini PDIP belum juga mengumumkan bakal pasangan calon untuk Pilkada Surabaya.

Bahkan, DPP PDIP melalui DPD PDIP Jatim pada Selasa, 11 Agustus 2020 hanya mengeluarkan rekomendasi untuk bakal calon kepala daerah di lima kabupaten di Jawa Timur, yakni Tuban, Gresik, Banyuwangi, Ponorogo dan Lamongan.

Dekan FISIP Universitas Trunojoyo ini melihat PDIP sangat ekstra hati-hati di Pilkada Surabaya, sehingga belum kunjung mengeluarkan rekomendasi. "Menurut saya tetap menjadikan Surabaya sebagai liga pilkada penting sehingga pengambilan keputusan juga alot," kata Surokim.

Langkah PDIP yang tak kunjung mengumumkan hasil rekomendasi, dinilai Surokim, ada plus dan minusnya. Untuk plusnya memang bisa menyembunyikan kekuatan kepada lawan, sekaligus bisa merusak fokus konsentrasi lawan.

"Tetapi minusnya persiapan pasangan calon akan relatif pendek. Sementara pilkada kali ini tidak biasa dan masuk kategori pilkada sulit yang butuh persiapan panjang dan ekstra keras," tutur dia.

Selain itu, lanjut dia, penundaan rekomendasi akan memberi sentimen elektoral pada PDIP di antaranya PDIP bisa mengontrol situasi dan sekaligus bisa mendapat efek rasa penasaran publik untuk menjadikan PDIP selalu menjadi episentrum isu pilkada.

"Dan jika hal itu bisa dikelola dengan baik akan bisa menguntungkan PDIP dengan menjadikan penasaran publik sebagai insentif elektoral jika bisa dikelola dengan tepat. Saya pikir itu juga bisa menjadi bagian dari strategi mengganggu konsentrasi lawan. Kendati harus juga diwaspadai bahwa pilkada ini memang tidak mudah bagi semua kontestan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri belum menyerahkan surat rekomendasi untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya.

Pada pengumuman rekomendasi tahap ketiga, untuk Jatim hanya diumumkan lima pasangan calon kepala daerah, yakni Kabupaten Banyuwangi, Ponorogo, Lamongan, Gresik, dan Tuban.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Kusnadi menyampaikan pihaknya akan mengumumkan pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Surabaya paling lambat 19 Agustus 2020.

Kusnadi mengaku menerima informasi dari DPP PDI Perjuangan jadwal pengumuman rekomendasi calon kepala daerah untuk tahap terakhir tidak melebihi 19 Agustus 2020, karena segera dilakukan sekolah politik bagi seluruh pasangan yang direkomendasi maju pilkada.

Selain Kota Surabaya, empat daerah lain di Jatim yang belum menerima rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan adalah Kabupaten Sidoarjo, Situbondo, Jember, dan Pacitan.