Datangi DPRD, Warga Pertanyakan Anggaran Lauk Pauk Bupati Bojonegoro

Liputan6.com, Bojonegoro - Sejumlah warga Bojonegoro yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Angling Darma mendatangi gedung DPRD. Mereka mempertanyakan anggaran lauk pauk rumah dinas Bupati Bojonegoro yang menghabiskan dana besar.

Para pendemo diterima Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto, dan Sekretaris Komisi A DPRD Bojonegoro Miftahul Huda.

Ketua LSM Angling Darma M Nasir menyatakan, pihaknya mempertanyakan masalah anggaran lauk pauk karena dianggap sangat sensitif. Menurutnya, anggaran belanja yang diberikan untuk rumdin nilainya sangat besar hingga mencapai puluhan juta rupiah tiap bulannya.

"Kenapa selama ini kita kok baru tahu anggaran sebegitu gedenya, kenapa nggak lebih penting kepada masyarakat Bojonegoro selama Covid-19 ini," ungkapnya.

"Kita menunggu LPJ yang akan datang, kita wajib tau karena anggaran yang gede itu diperuntukkan apa. Serta menghilangkan rasa-rasa fitnah kepada pemimpin juga, ini yang patut kita garis bawahi," terangnya.

Ia mengatakan, kalau memang dalam anggaran tersebut nantinya diketemukan adanya indikasi yang tidak benar, maka hukum yang akan menangani permasalahan ini.

"Kita cenderung untuk memberikan dukungan kepada pemerintah agar lebih baik, lebih transparan lebih terbuka dengan rakyat," ujarnya.

Nasir menuding terdapat ketidakwajaran soal anggaran yang nilai nominalnya besar dan selama ini telah digembar gemborkan di media. Selanjutnya, ia menyebutkan sejumlah contoh anggaran yang tidak wajar itu.

"Tadi sekitar lauk pauk, seperti aqua yang kemarin menghabiskan dana anggaran Rp 3 juta perbulannya. Terus gas elpiji Rp 3 juta, terus lauk pauknya Rp 45 juta atau berapa itu. Kita datanya lengkap, cuman kalau merinci seperti wawancara kita sulit," katanya.

Wakil Ketua DPRD, Sukur Priyanto menjelaskan, bahwa anggaran makanan dan minuman besarannya telah melalui perhitungan matang antara lembaga DPRD dan tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bojonegoro.

Menurutnya, anggaran tersebut sepakat dibuat sedemikian besarnya, sebagai representasi pejabat publik di Bojonegoro untuk memuliakan rakyatnya, serta memposisikan pejabat di Bojonegoro terhormat di mata rakyat.

Namun, perihal realisasi atau serapan anggaran lauk pauk tersebut, ada lembaga tersendiri yang bertugas mengaudit. Yang mana dalam metode pelaporannya dilakukan setahun sekali.

"Kalau Pak Nasir menanyakan rincinannya, pertanyaan itu jangan ke DPRD, tetapi ke Bagian Umum Pemkab Bojonegoro. Karena ini menjadi wilayah teknis. Ketika Pak Nasir tidak bisa mendapatkan jawaban yang pas, kita nanti akan lakukan kontrol melalui LPJ," katanya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Persoalan anggaran yang digunakan dalam LPJ itu riil, atau mengada-ada, atau ternyata serapan tidak sesuai, kata Sukur, akan menjadi wilayah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan bukan menjadi wilayah DPRD. Tetapi, sebesar apapun anggaran, asal sesuai asas kepatutan dan kelaziman serta dipertanggungjawabkan secara jelas, tidak ada masalah.

"Wilayah DPRD adalah ruang kebijakan umum," tandasnya.

Penyampian aspirasi melalui unjuk rasa tersebut berjalan damai dan terlihat para pengunjuk rasa tetap memperhatikan prokes, yaitu utamanya dengan tetap mengenakan masker.

Berakhirnya unjuk rasa ditandai dengan ajakan Nasir kepada anggota DPRD untuk bersama-sama memakan nasi bungkus yang dibawa para pendemo di teras depan gedung dewan.