Kemenag Pastikan Tidak Akan Cabut Izin Operasional Ponpes Gontor, Begini Alasannya

Liputan6.com, Surabaya - Kementerian Agama (Kemenag) memastikan tidak akan mencabut izin operasional pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo, setelah tewasnya seorang santri akibat penganiayaan. 

Kepala Bidang Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur As'adul Anam menjelaskan, peristiwa yang mengakibatkan tewasnya seorang santri asal Palembang berinisial AM (17), terkait persoalan senioritas di ponpes tersebut.   

"Tidak mungkin kami mencabut izin karena kejadiannya bukan disebabkan oleh lembaga pesantren, melainkan adalah sebuah kasus yang murni antara senior dan junior," katanya, Selasa (6/9/2022).

As'adul memaparkan peristiwa penganiayaan santri itu bermula dari kegiatan rutin Perkemahan Kamis dan Jumat (Perkajum) di Ponpes Darussalam Gontor Ponorogo, yang digelar pada 18 dan 19 Agustus 2022.

"Lalu hari Sabtu, 20 Agustus, adalah pengembalian peralatan perkemahan. Kemudian pada Senin, 22 Agustus, seorang santri ditanya seniornya, apakah ada permasalahan dengan peralatan perkemahan yang digunakan. Lantas, terjadi percekcokan hingga berujung kekerasan yang mengakibatkan seorang santri meninggal dunia," katanya.

Menurut As'adul, seorang santri yang tewas adalah Ketua Panitia Perkajum di Ponpes Darussalam Gontor Ponorogo.

"Hanya seorang anak yang mendapatkan perundungan. Pelakunya berapa orang sampai sekarang masih diselidiki oleh kepolisian," ucapnya.

Kemenag, lanjut As'adul, sangat terbuka atas kasus ini. "Kami mendukung penuh kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan. Itu salah satu cara untuk mengungkap peristiwa yang terjadi," katanya.

Selanjutnya, As'adul menandaskan Kemenag akan mengevaluasi tata kelola santri, tidak hanya di Ponpes Darussalam Gontor, melainkan juga di seluruh ponpes. 

"Kita berharap kejadian serupa tidak terulang lagi di ponpes mana pun. Kita akan membuat sebuah edaran dalam rangka menciptakan tata kelola santri, budaya komunikasi di pesantren, yang berkaitan akhlakul karimah, yang nantinya akan dihasilkan oleh seluruh komponen, termasuk organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah," ucapnya.