Respons Mahfud Md Setelah Namanya Disebut Prabowo soal Penyelesaian Kasus HAM

Liputan6.com, Jakarta - Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md menaggapi pernyataan Prabowo Subianto soal penuntasan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi tanggung jawabnya. Dia menegaskan, pengentasan kasus HAM justru baru dimulai saat dirinya menjawab sebagai Menko Polhukam.

"Ndak ada yang ngerjakan, yang ngerjakan baru saya kan," kata Mahfud, kepada di Kantor KPU, Jakarta, dikutip Rabu (13/12).

Bahkan, Mahfud sesumbar bahwa penuntasaan kasus HAM dibawah kepemimpinan mendapat pujian dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

"Ada enggak yang ngerjakan? Kan baru saya yang ngerjakan, termasuk mendapat pujian dari PBB kan sesudah saya, PBB resmi loh memuji Indonesia dalam penyelesaian HAM tahap ini," ungkap dia.

Lebih lanjut, Mahfud menegaskan, bahwa dirinya dan Ganjar akan berkomitmen menuntaskan kasus HAM.

"Ya pastilah, pastilah. Itukan gampang kalo jadi presiden. Kali ndak jadi presiden itu yang susah," imbuh Mahfud.

Diketahui, Prabowo sempat diberondong pertanyaan oleh capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo soal penuntasan kasus HAM. Namun, Prabowo berkilah bahwa yang seharusnya mengentaskan kasus tersebut yakni Mahfud yang menjabat sebagai Menko Polhukam saat ini.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Ganjar-Mahfud Andika Perkasa mengomentari penampilan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang disebut tampil natural. Hal ini tak lepas dari pengalaman 10 tahun sebagai gubernur Jawa Tengah.

"Menurut saya, jadi sudah di luar kepala, tidak terlalu ada hal yang kemudian kaget," ujar Andika.

Andika berharap dengan adanya debat perdana, masyarakat bisa makin menilai dari masing-masing pasangan calon peserta Pilpres 2024. TPN juga akan mengevaluasi setelah debat perdana.

"Kami akan melakukan rapat, evaluasi. Sperti biasa setiap Rabu, kami melakukan evaluasi. Tetapi Pak Ganjar dan Pak Mahfud harus lanjut (kampanye)," ujar Andika.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan bakal mengevaluasi penyelenggaraan debat perdana pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang berlangsung di Kantor KPU, Jakarta, Selasa malam.

Hasyim mengatakan keterlambatan pelaksanaan debat yang seharusnya dimulai pukul 19.00 WIB, menjadi pukul 19.20 WIB, seiring penyesuaian tamu undangan yang hadir langsung.

"Namanya banyak orang, butuh penyesuaian," ujar Hasyim.

Selain itu, Hasyim merespons permintaan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, terkait penambahan sesi tanya jawab. Meskipun sebagian besar debat fokus pada tanya jawab, Hasyim menjelaskan perbedaan dalam segmen 2, 3, 4, dan 5.

"Saya kira dari 6 segmen, ada 4 segmen full tanya jawab. Segmen pertama berisi visi misi program masing-masing calon, segmen terakhir masing-masing calon menyampaikan closing statement. Sesungguhnya segmen 2 ,3, 4, dan 5 boleh dikatakan full pertanyaan," ujar Hasyim.

Dia menegaskan format debat tidak akan mengalami perubahan. Debat kedua hingga kelima akan tetap mengikuti format debat pertama, baik untuk calon presiden maupun calon wakil presiden. "Tidak ada perubahan format, sudah disepakati sejak awal formatnya," ujar Hasyim.

KPU menetapkan jadwal pelaksanaan debat capres dan cawapres pada Pilpres 2024 yang berlangsung selama masa kampanye Pemilu 2024 pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Setelah debat pertama, selanjutnya kegiatan serupa dilakukan pada 22 Desember 2023. Debat ketiga dan keempat diselenggarakan pada 7 dan 21 Januari 2024.

Sementara itu, debat terakhir berlangsung pada 4 Februari 2024. Lima kali debat capres-cawapres ini dilaksanakan di Jakarta.

Debat capres akan dilangsungkan tiga kali, sedangkan debat cawapres dua kali. Walau begitu, pasangan capres-cawapres harus hadir pada lima kesempatan debat itu.

Adapun tema debat pertama meliputi pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Tema debat kedua adalah ekonomi yang mencakup ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.

Tema debat ketiga adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik.

Kemudian tema debat keempat adalah pembangunan keberlanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.

Lalu, tema debat kelima meliputi kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan juga inklusi.