Cek di Sini! 12 Aplikasi Seluler Penerima Hibah Rp 9 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 12 ide kreatif terpilih untuk mendapatkan hibah dengan total nilai US$ 750.000 (sekitar Rp 9 miliar) dari Ford Foundation melalui inisiatif `Cipta Media Seluler`.

Ke-12 proyek ini akan mengembangkan aplikasi ponsel dan proyek seluler, mulai dari pembuatan aplikasi untuk layanan pekerjaan bagi orang-orang difabel, hingga ke layanan pesan pendek (SMS) dan pemetaan warga untuk mengatasi masalah seperti pengolahan sampah, transparansi pemerintah, kesehatan dan kebebasan beragama.

Berikut 12 proyek akhir yang terpilih setelah melalui tahap penyeleksian.

1. Nada dering, Wallpaper, dan Nada Sambung Panggilan (Makassar)

Penggagas: Andi Rahmat Munawar
Tujuannya untuk menghubungkan kembali anak-anak muda dengan musik tradisional dan simbolisme budaya mereka yang terlupakan melalui penyediaan akses gratis nada dering, wallpaper dan berbagai fitur untuk melambangkan selera pribadi ponsel mereka.

2. Mitra Kerja Penyandang disabilitas (Surabaya)

Penggagas: Rubby Emir
Rubby akan mengembangkan aplikasi ponsel yang menghubungkan para pencari kerja difabel dengan pemberi kerja yang potensial untuk mengatasi ketidaksetaraan akses terhadap pekerjaan.

3. Sistem Informasi Integrasi Kepramukaan (Sukabumi)

Penggagas: Mulyana Sandi
Ia akan mengembangkan aplikasi ponsel untuk pramuka yang mengubah ponsel menjadi alat penting untuk pelacakan, pendidikan, dan keamanan pramuka. Proyek ini dipilih oleh masyarakat dan tim seleksi akhir.

4. Pelatihan Jaringan Seluler Nirkabel berbasis BTS Terbuka (Depok)

Penggagas: Universitas Surya
Kampus ini akan memberikan pelatihan untuk memperluas pengetahuan lokal dan keahlian tentang cara menjalankan jaringan seluler nirkabel sumber terbuka (open source) yang menyediakan akses jaringan untuk masyarakat yang jauh dari akses telekomunikasi.

5. Solidaritas.net Media Center (Cikarang)

Penggagas: Sarinah
Ia akan mengembangkan layanan informasi ponsel dengan menggunakan gambar, video dan pesan singkat termasuk sms, whatsapp dan BBM sehingga buruh mudah mendapatkan akses informasi, konsultasi dan bantuan hukum.

6. m-Pantau KBB Menjaga Keragaman (Depok)

Penggagas: Gamal Ferdhi
Gamal dan timnya akan mengembangkan sebuah web dan sms berbasis pemetaan warga untuk memantau pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di 34 provinsi di Indonesia.

7. Kampanye “Frekuensi Milik Publik” (Jakarta)

Penggagas: Roy Thaniago
Ia dan timnya akan mengembangkan aplikasi ponsel yang memudahkan pelaporan kasus-kasus pelanggaran televisi kepada Komisi Penyiaran dan membangun kampanye kesadaran media literasi di kalangan anak muda.

8. Situs Laporan Warga Tanah Papua Berbasis SMS (Jayapura)

Penggagas: Victor Claus Mambor
Victor akan menggunakan layanan pesan singkat dan alat pemetaan warga online yang memungkinkan warga melaporkan isu-isu kesehatan dan pendidikan, sehingga mengatasi hambatan geografis untuk mengakses informasi di dua propinsi di Papua.

9. Lingkar Suara Buruh Perempuan (Jakarta Utara)

Penggagas: Dian Septi Trisnanti
Dian akan menggunakan layanan pesan singkat, radio streaming, dan video yang membantu buruh perempuan di 5 kota untuk mendapatkan akses informasi dan layanan yang melindungi hak-hak mereka.

10. Monitoring Wilayah dan Hutan Suku Tobelo Dalam Dodaga (Maluku Utara)

Penggagas: Albert Junior Ngingi
Ia akan menggunakan layanan pesan singkat untuk pelaporan dan alat pemetaan warga dalam memetakan tanah masyarakat adat Dodaga sehingga memungkinkan masyarakat adat untuk menggunakan hak mereka atas wilayah adat.

11. Peta Persampahan (Bandung)

Penggagas: Anilawati Nurwakhidin
Anilawati akan mengembangkan aplikasi ponsel, web dan sms gateway untuk meningkatkan partisipasi publik dan akuntabilitas pemerintah dalam sistem pengelolaan sampah di Kota Bandung.

12. Desa 2.0: Sistem Tata Kelola Sumber Daya Desa (Cilacap)

Penggagas: Yossy Suparyo
Yossy akan meningkatkan sistem informasi desa sehingga dapat diakses dengan bandwidth rendah, pengguna smartphone kualitas rendah (low–end) untuk memastikan pemerintah di tingkat desa yang bertanggung jawab.