Lewat Film Dokumenter The Last Accord, FPCI Ingin Inspirasi Mereka yang Masih Berjuang dengan Konflik

Liputan6.com, Jakarta - Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bekerja sama dengan Culture Content mengadakan pemutaran film dokumenter "The Last Accord: War, Apocalypse, and Peace in Aceh" untuk memperingati 20 tahun Perjanjian Helsinki. Film ini merupakan dokumenter pertama yang dibuat oleh FPCI dan mengupas secara mendalam proses resolusi konflik Aceh yang berujung pada kesepakatan damai tahun 2005.

"The Last Accord" mengisahkan perjalanan resolusi konflik bersenjata antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Konflik ini dikenal sebagai salah satu perselisihan yang sulit diselesaikan secara damai. Bahkan, para pemerhati perdamaian dan korps diplomatik dunia menyebutnya sebagai kasus "impossible conflict to resolve."

Berlangsung selama 30 tahun, konflik ini membawa dampak besar bagi masyarakat Aceh. Pemutaran dokumenter yang diselenggarakan di XXI Plaza Indonesia ini bertujuan untuk mengajak penonton menyaksikan secara langsung bagaimana Pemerintah Indonesia, Provinsi Aceh, dan rakyatnya menghadapi tantangan dalam proses perdamaian.

Dokumenter ini tidak hanya mengangkat aspek kekerasan dan luka yang ditinggalkan, tetapi juga menyoroti perjalanan menuju rekonsiliasi. "The Last Accord" mengungkap ketegangan dan drama di balik layar yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya.

Perjanjian Helsinki yang ditandatangani pada 2005 menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Kesepakatan ini tidak hanya mengakhiri konflik bersenjata, tetapi juga menjaga perdamaian di Aceh hingga kini. Dokumenter ini menjadi pengingat bahwa jalan menuju perdamaian selalu terbuka, bahkan bagi konflik yang tampak mustahil untuk diselesaikan.

Ide pembuatan film ini muncul dua tahun lalu dari Dr. Dino Patti Djalal, Eksekutif Produser "The Last Accord." Ia merasa perlu mendokumentasikan sejarah konflik Aceh dari perspektif Indonesia.

"Salah satu kekurangan bangsa kita adalah kita suka lupa sejarah. Konflik Aceh adalah salah satu pencapaian terbesar Indonesia dalam menyelesaikan konflik, namun kurang banyak direkam dan dipelajari," ujar Dino dalam sambutannya.

Dino berharap dokumenter ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat Indonesia dan dunia internasional, bahwa tidak ada konflik yang benar-benar mustahil untuk diselesaikan.

Adapun dalam proses produksinya, "The Last Accord" dibangun dengan tiga prinsip utama: netral, independen, dan berimbang.

"Ini bukan film politik, bukan film tentang SBY, Jusuf Kalla, atau Malik Mahmud. Dokumenter ini harus netral dan independen agar memiliki kredibilitas," tegas Dino.

Agar tak terkesan memihak satu pihak, Dino menyebut film ini menampilkan wawancara dari berbagai perspektif, termasuk empat narasumber dari pemerintah, empat dari GAM, serta dua tokoh independen.

Lebih dari sekadar merekam sejarah, Dino berharap dokumenter ini dapat menginspirasi penonton untuk menemukan kembali "common humanity" atau kemanusiaan bersama. Ia menekankan bahwa dalam konflik, yang sering kali hilang adalah rasa kemanusiaan.

"Peace with dignity itulah yang diajarkan dalam penyelesaian konflik Aceh. Semoga film ini dapat menginspirasi bagi mereka yang masih berjuang dengan konflik, di berbagai belahan dunia." tutup Dino.