Lancarkan Serangan Cyber ke AS, China Khianati Kesepakatan Damai?

Para hacker yang berasosiasi dengan Pemerintah Tiongkok telah berusaha menembus setidaknya tujuh perusahaan AS selama tiga pekan.

oleh Andina Librianty diperbarui 19 Okt 2015, 16:33 WIB
Diterbitkan 19 Okt 2015, 16:33 WIB
Hacker
Kawasan Asia Tenggara mulai menjadi pemain ekonomi skala besar sehingga memicu para hacker untuk melakukan penyerangan siber. (Doc: iStockphoto)

Liputan6.com, Jakarta - Menurut perusahaan keamanan asal Amerika Serikat (AS), CrowdStrike Inc, para hacker yang berasosiasi dengan Pemerintah China telah berusaha menembus setidaknya tujuh perusahaan AS selama tiga pekan terakhir. Tragisnya, aksi peretasan dilakukan setelah kedua negara sepakat tidak saling memata-matai untuk alasan komersial.

Dilansir Reuters, Senin (19/10/2015), software yang diletakkan CrowdStrike Inc di lima perusahaan teknologi dan dua perusahaan farmasi diklaim telah mendeteksi dan menangkis serangan cyber dari kelompok hacker asal China yang dimulai pada 26 September 2015 lalu. Padahal, satu hari sebelumnya, Presiden AS Barack Obama dan Presiden China Xi Jinping, baru saja menyepakati kesapakatan damai di ranah cyber.

Salah satu pendiri CrowdStrike, Dmitri Alperovitch, meyakini adanya hubungan para hacker dengan Pemerintah China melihat dari server dan software yang digunakan untuk menyerang. Salah satu software tersebut adalah sebuah program bernama Derusbi. Selain itu, para hacker juga berasal dari berbagai kelompok berbeda, termasuk Deep Panda.

"Keuntungan utama dari peretasan itu adalah untuk memfasilitasi pencurian kekayaan intelektual dan rahasia dagang, ketimbang mengumpulkan berbagai hal terkait intelijen keamanan nasional," tulis CrowdStrike.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, menegaskan bahwa Negeri Tirai Bambu menentang segala bentuk peretasan atau pencurian rahasia komersial. Di sisi lain, CrowdStrike mengatakan bahwa White House telah mengantongi nama-nama perusahaan yang menjadi korban serangan. Namun seorang pejabat pemerintah menolak merincinya.

"Kami akan lebih memantau aktivitas cyber China dan menekan mereka untuk mematuhi semua komitmennya," tuturnya.

(din/dhi)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya