Kemkominfo: Hoaks Berdampak pada Ketahanan Digital, Timbulkan Masalah 3K

Liputan6.com, Jakarta - Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Media Massa, Devie Rahmawati, mengatakan bahwa meski pandemi Covid-19 bisa berakhir, namun hoaks akan selalu ada.

Devie, dalam konferensi pers virtual JaWAra Internet Sehat, mengatakan hoaks atau berita yang tidak dapat dipertanggung jawabkan bisa mempengaruhi ketahanan digital nasional.

"Saya menyebutnya 3K masalah, akibat ketahanan digital yang diguncang oleh informasi hoaks," kata Devie, Selasa (5/10/2021).

Ia mengungkapkan "K" yang pertama adalah kerusuhan sosial. Devie mencontohkan bahwa kasus yang terjadi baru-baru ini di Yahukimo, Papua, juga dipicu karena adanya berita bohong.

"Jadi jangan dipikir 'ini apa sih masih saja membicarakan hoaks?' taruhannya adalah nyawa," kata Devie.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

"K" kedua yang dimaksud oleh Devie adalah konflik politik, misalnya seperti konflik dan kekerasan yang terjadi di masa Pemilihan Presiden tahun 2019.

"Banyak angka lain yang jelas menunjukkan bahwa hoaks itu betul-betul diujungnya bisa membawa kematian," Devie menambahkan.

"K" terakhir adalah kerugian ekonomi. Devie mengutip Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebutkan bahwa pada 2011-2020, akibat hoaks soal ekonomi, merugikan masyarakat hingga lebih dari Rp 114 triliun.

"Ini bukan uang negara lho yang hilang," Devie mempertegasnya.

"Uang yang mungkin tadinya sudah ditabung untuk naik Haji atau menyekolahkan anak ke luar negeri, hilang semua akibat hoaks-hoaks seputar ekonomi yang betul-betul bisa memiskinkan warga," sambungnya.

Sementara itu di masa pandemi Covid-19, pada periode 23 Januari 2020 hingga 4 Oktober 2021, temuan isu hoaks seputar virus corona mencapai 1.929.

"Di luar itu, di mana kita akan menyongsong kehidupan new normal, potensi 3K tadi yaitu kerusuhan sosial, konflik politik, dan kerugian ekonomi, ini akan kembali menghadang ketahanan digital Indonesia," tuturnya.

Devie pun mengungkapkan, "jalan tol" sinyal 4G yang seharusnya selesai 2032, oleh Presiden Joko Widodo, diminta untuk diselesaikan pada 2022 atau lebih cepat 10 tahun.

Namun apabila kesenjangan digital dari sisi infrastruktur sudah bisa diselesaikan, Devie mengungkapkan masih ada PR yang menanti Indonesia yaitu berupa persoalan literasi digital.

"Itu tidak cukup. Karena setelah digital divide, insyaallah tahun depan, khatam, selesai, maka yang jadi problem berikutnya adalah man divide. Bagaimana dengan manusianya," kata Devie.