India Berencana Batasi Penjualan HP Murah Merek Tiongkok

Liputan6.com, Jakarta - India dilaporkan bakal melarang produk-produk smartphone buatan Tiongkok dijual dengan harga murah di bawah 12 ribu rupee (sekitar Rp 2,2 juta).

Mengutip Android Authority, hal ini diungkap dalam sebuah laporan Bloomberg, yang menyebut India tengah menggarap aturan hukum soal pembatasan ini.

Jika diberlakukan, aturan ini bakal berdampak pada sejumlah merek smartphone besar seperti Xiaomi, Realme, Oppo, maupun Vivo. Sementara, produk yang bukan dari Tiongkok seperti Samsung dan Apple, sebagian besar tak akan terpengaruh aturan ini.

Dikutip dari Hindustan Times, Rabu (10/8/2022), menurut sumber berita ini, langkah ini bertujuan untuk mendorong raksasa-raksasa Tiongkok, dari segmen kelas bawah pasar ponsel terbesar di dunia tersebut.

Menurut Counterpoint, smartphone murah di bawah Rp 2 jutaan memiliki kontribusi sepertiga dari volume penjualan di India untuk kuartal sampai Juni 2022, dengan perusahaan Tiongkok menyumbang 80 persen dari pengiriman ini.

Narasumber berita tidak tahu apakah pemerintah akan mengumumkan kebijakan ini, atau hanya menggunakan saluran informal untuk menyampaikan preferensi mereka kepada perusahaan Tiongkok.

Pemerintah India sebelumnya menggunakan cara yang tidak resmi untuk melarang peralatan telekomunikasi Huawei Technologies Co. dan ZTE Corp. Meskipun tak ada kebijakan resmi yang melarang peralatan jaringan Tiongkok, operator nirkabel didorong membeli alternatif.

Belum ada tanggapan dari perwakilan Xiaomi, Realme, dan Transsion di India terkait rencana pembatasan HP murah dari Tiongkok. Juru bicara Kementerian Teknologi India juga tidak menanggapi pertanyaan Bloomberg.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Para produsen smartphone Tiongkok diketahui menguasai sebagian besar pasar perangkat di India. Namun, Menteri Teknologi Junior India mengklaim, dominasi pasar ini belum "berdasarkan persaingan yang bebas dan adil."

Perusahaan lokal seperti Lava dan MicroMax hanya menguasai setengah dari penjualan smartphone di India, sebelum pendatang baru dari Tiongkok mengganggu pasar dengan perangkat yang murah dan kaya fitur.

Di sisi lain, dilaporkan India terus meminta eksekutif Tiongkok untuk membangun rantai pasokan lokal, jaringan distribusi, dan ekspor dari India, menunjukkan pemerintah masih menginginkan investasi negeri Tirai Bambu.

Tekanan terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok di India diketahui meningkat pada musim panas 2020, setelah terjadinya konflik India vs Tiongkok di perbatasan Himalaya.

Sejak saat itu, India melarang lebih dari 300 aplikasi Tiongkok termasuk WeChat dan TikTok, sebagai dampak hubungan yang renggang di antara dua negara. 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Battlegrounds Mobile India (BGMI) alias PUBG Mobile versi India juga diblokir oleh pemerintah India. Game ini pun tak bisa dicabut dari Google Play Store dan App Store sejak 28 Juli yang lalu.

Sebagai informasi, BGMI merupakan game yang dikembangkan oleh Krafton secara khusus untuk para gamers di negara itu, setelah PUBG Mobile Tencent dilarang oleh pemerintah India.

Mengutip News18, Selasa (2/8/2022), Google dalam pernyataan resminya mengonfirmasi mereka telah menerima perintah resmi dari pemerintah India untuk mencabut game tersebut.

"Setelah menerima pesanan, mengikuti proses yang ditetapkan, kami telah memberi tahu pengembang yang terpengaruh dan telah memblokir akses ke aplikasi yang masih tersedia di Play Store di India," kata Google..

Pelarangan Battlegrounds Mobile India terjadi hanya sekitar satu tahun semenjak game itu diluncurkan. Sejak itu, sebanyak 100 juta pengguna sudah memainkan game battle-royale tersebut.

Mengutip Tech Crunch, juru bicara Krafton sementara itu sedang mencari tahu alasan game buatannya diblokir. Krafton juga menyatakan tak terikat dengan Tencent, yang juga investor utama perusahaan.

Krafton telah berulang kali menegaskan bahwa BGMI dan PUBG adalah game yang berbeda. Mereka juga menerapkan berbagai aturan seperti pemberlakuan batas waktu bermain dan autentikasi login, demi menghindari penyalahgunaan.

Pelarangan ini sendiri berdasarkan Pasal 69A Undang-Undang Teknologi Informasi di negara tersebut. Sebelumya, pelarangan aplikasi di negara itu diklaim karena masalah keamanan nasional.

(Dio/Ysl)