Meutya Hafid Siap Duduki Kursi Menkominfo di Kabinet Prabowo-Gibran?

Liputan6.com, Jakarta - Meutya Hafid, Ketua Komisi I DPR, tengah menjadi sorotan publik setelah terlihat mendatangi kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selata, pada Senin (14/10/2024).

Kehadiran mantan jurnalis ini tengah-tengah nama para calon menteri oleh Prabowo ini memunculkan banyak spekulasi, di mana Meutya Hafid disebutkan bakal menduduki posisi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dalam kabinet mendatang.

Meutya sendiri sangat dikenal dengan kiprahnya di dunia politik dan keterlibatannya di Komisi I DPR, yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen.

Tak hanya itu, Komisi I DPR ini juga bermitra erat dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dipimpin oleh Prabowo. Dia mengaku, dirinya diundang oleh Prabowo untuk langsung hadir ke Kertanegara.

Selama 20 menit, Meutya mengaku dirinya berdiskusi dengan Prabowo. Saat ditanyakan, dia hanya mengatakan ngobrol sesuai dengan bidangnya di Komisi I DPR.

“Datang diskusi sedikit terkait tugas-tugas memang sudah menjadi bidang saya. Beliau mengajak untuk memperkuat tim, bidang saya pokoknya,” ucap Meutya di Kertanegara pada Senin, 14 Oktober 2024, sebagaimana dikutip dari kanal News, Selasa (15/10/2024).

Ketika ditanya mengenai jabatan menteri yang akan diduduki di era Prabowo adalah Menkominfo, Meutya hanya mengatakan terkait dengan bidangnya.

Untuk itu, merujuk pada pernyataanya, ada kemungkinan Meutya akan bertugas di pos Kementerian Kominfo atau Kementerian Pertahanan. 

“Masih terkait Komisi I, saya mohon doa dukungannya, karena tugasnya cukup berat. Saya mohon dukungan semua,” ucap mantan jurnalis TV ini.

Ia pun meminta agar menunggu pengumuman resmi dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka soal jabatan yang diamanahkan kepada Meutya pada 20 Oktober mendatang.

Di sisi lain, Pilkada Serentak 2024 akan berlangsung 55 hari lagi atau pada 27 November 2024. Pilkada ini akan berlangsung di 545 daerah, yang terdiri dari 37 provinsi serta 508 kabupaten dan kota.

Memasuki masa kampanye Pilkada Serentak 2024 ini pula, Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informatika) Budi Arie Setiadi mengajak penyelenggara platform digital dan media sosial di Indonesia untuk bekerja sama menjaga ruang digital.

"Mari kita saling bahu-membahu mewujudkan Pilkada yang kondusif, aman, dan damai, demi mewujudkan demokrasi yang bermakna dan berkualitas," tutur Menkominfo saat Deklarasi Pilkada Damai 2024 dan Anti Hoaks seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (3/10/2024).

Menurut Menkominfo, masa kampanye menjadi momentum penting untuk menjaga dan merawat ruang digital agar tetap demokratis, kondusif, serta penuh kegembiraan.

Adapun masa pelaksanaan kampanye telah dimulai sejak 25 September 2024 hingga 23 November 2024. Menkominfo pun menekankan kampanye Pilkada 2024 ini merupakan bagian dari peningkatan literasi demokrasi, literasi politik, dan literasi digital masyarakat.

Dengan menjunjung tinggi semangat Pilkada Damai 2024, baik di ruang fisik maupun ruang digital," ujar Menkominfo melanjutkan.

Deklarasi ini mencakup tiga komitmen dalam mewujudukan Pilkada Damai 2024, yang mencakup komitmen penuh mengkampanyekan, menjaga ruang digital yang kondusif, serta damai sepanjang perhelatan Pilkada.

Tidak hanya itu, komitmen penuh itu juga termasuk secara tegas memberantas segala bentuk konten negatif di internet, yang melanggar peraturan perundang-undangan, terutama perang terhadap hoaks terkait Pilkada.

Menkominfo menuturkan, deklarasi juga mencakup upaya membuka ruang kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama maupun masyarakat, media, akademis, organisasi masyarakat sipil, komunitas, pegiat media sosial, dan elemen masyarakat lain.

Sebelumnya, Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika) mengumumkan telah membangun domain aplikasi dan infrastruktur digital untuk mempercepat keterpaduan layanan digital nasional.

Menurut Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informatika) Budi Arie Setiadi, langkah itu terwujud dengan penyediaan domain aplikasi SPLP (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah), JIP (Jaringan Intra Pemerintah), dan Portal Nasional.

Selain itu, Kementerian Kominfo juga menyediakan infrastruktur digital berupa PDN (Pusat Data Nasional).

"Selama dua tahun beroperasi, SPLP telah meliputi 61 persen dari 629 instansi, dengan Service Level Agreement (SLA) mencapai 99,5 persen," tutur Menkominfo dalam siaran pers yang diterima, Selasa (1/10/2024).

Dijelaskan oleh Menkominfo, JIP berfungsi sebagai jaringan intrakoneksi tertutup antara instansi pusat dan pemerintah daerah. JIP telah berhasil menghubungkan 98 dari 109 instansi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Adapun PDN berfungsi sebagai infrastruktur untuk SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang mendukung integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, serta keamanan SPBE.