Kementerian ESDM Belum Siap, Rakor Minerba Ditunda Pekan Depan

"Kami minta Kementerian ESDM menyiapkan roadmap-nya yang harus disesuaikan dengan UU Minerba," terang Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 02 Apr 2014, 11:48 WIB
Diterbitkan 02 Apr 2014, 11:48 WIB
Hatta Rajasa
(Foto: Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta Pelaksanaan aturan Mineral dan Batu bara (Minerba) yang berlaku sejak awal tahun ini terus dilakukan evaluasi dari pemerintah. Satu hal yang paling mendapat sorotan tajam adalah kewajiban membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) mineral dari perusahaan-perusahaan tambang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa usai Rakor Minerba di kantornya mengatakan, pemerintah ingin memperoleh kepastian pembangunan smelter dari perusahaan pertambangan di Indonesia. Komitmen tersebut nantinya akan dibahas dalam rakor selanjutnya terutama oleh Tim Renegosiasi Kontrak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Kami minta Kementerian ESDM menyiapkan roadmap-nya yang harus disesuaikan dengan Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri ESDM. Semua harus dibikin roadmap yang intinya smelter wajib dibangun," tegas dia, Rabu (2/4/2014).

Roadmap tersebut, kata Hatta, mencakup keseriusan perusahaan tambang termasuk Freeport dan Newmont membangun smelter, harus mencantumkan garansi bank, tolak ukur pembangunan fisik smelter dan sebagainya. Dari hal itu, pemerintah dapat memutuskan kebijakan selanjutnya.

"Kita ingin lihat keseriusan bangun smelter dan garansi banknya seperti apa karena kalau ada garansi bank, dia pasti akan bertindak. Ini yang harus dilaporkan tim renegosiasi Kementerian ESDM untuk dibahas satu minggu ke depan," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian MS Hidayat justru tak banyak berkomentar mengenai hasil rapat minerba. Dia hanya mengatakan bahwa rakor minerba akan kembali berlanjut pada pekan depan.

"(Rakor) ditunda seminggu karena Kementerian ESDM masih harus mempersiapkan semuanya (roadmap)," terangnya.

Soal uang jaminan membangun smelter dan rencana pelonggaran Bea Keluar (BK) belum dapat dipastikan oleh Menteri Keuangan Chatib Basri. "Bikin dulu smelter baru ngomongin BK. Sedangkan izin ekspor (minerba) bukan saya," ucapnya.

Sementara Dirjen Minerba Kementerian ESDM, R Sukhyar mengaku, pihaknya akan melihat roadmap dari nilai proyek smelter yang akan digarap. Inilah yang bakal dituntaskan tim renegosiasi dalam sepekan ke depan, selain terus mengevaluasi kemajuan tahap pembangunan smelter perusahaan tambang.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya