Solusi CT Atasi Masalah Upah

Liputan6.com, Jakarta - Besaran dan sistem pengupahan di Indonesia hingga saat ini masih menjadi perdebatan. Buruh yang tergabung dalam organisasi banyak menyerukan penolakan terhadap besaran upah minimum provinsi (UMP) yang telah ditetapkan saat ini karena dianggap masih terlalu murah.

Namun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan  agar masalah upah ini tidak terjadi terus menerus setiap tahunnya, dirinya berkeinginan untuk membentuk tim nasional perumusan upah.

"Untuk pengupahan, saya minta khusus ada deputi yang menangani permasalahan ini. Saya ingin ada tim nasional perumusan upah, meskipun nantinya tidak masuk dalam pemerintahan kita sekarang, tetapi bisa masuk pada pemerintahan berikutnya," ujar Chairul di Jakarta, seperti ditulis Selasa (3/6/2014).

Dia menjelaskan, jangankan koordinasi antar daerah, untuk menetapkan besaran upah ini, antara kementerian yang satu dengan kementerian lain pun masih belum memiliki pandangan yang sama. Makanya hal ini perlu dikoordinasikan.

"Masalahnya ini bukan soal sosialisasi. Karena ditingkat kementerian pun belum ada pandangan yang sama, ini harus dibereskan dulu sebelum masuk ke daerah. Untuk membereskan semua masalah, semua yang bisa kita buka akan kita buka, paling tidak daerah punya pegangan untuk bekerja, termasuk masalah sosialisasi," jelasnya.

Selain itu, agar lebih objektif, tim ini nantinya akan melibatkan juga Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM). Bahkan pria yang akrab disapa CT ini ingin agar kepala BKPM yang menjadi ketua dari tim ini. "BKPM akan terlibat. Malah supaya lebih netral maka bisa dipimpin oleh kepala BKPM," kata Chairul.

Menurut CT, masalah kepastian hukum terkait pengupahan ini selain penting untuk buruh, tetapi juga penting dalam menjaga iklim investasi di dalam negeri. "Begitu tidak ada kepastian hukum soal pengupahan, nantinya masalahnya juga ke investasi yang tidak akan masuk," tandas dia. (Dny/Ahm)