Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

Harga Murah, Pemilik Motor dan Mobil Lebih Suka Pakai Premium

Pertumbuhan jumlah kendaraan, baik motor dan mobil di Indonesia membuat pemerintah kesulitan untuk mengendalikan konsumsi BBM subsidi.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 03 Jun 2014, 15:47 WIB

Diterbitkan 03 Jun 2014, 15:47 WIB

Masyarakat mulai memenuhi SPBU. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) mengaku menghadapi tantangan berat dalam merealisasikan program penghematan dan pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Salah satu kendala berasal dari pertumbuhan jumlah kendaraan, baik motor dan mobil di Indonesia.

"Sejak dua tahun lalu, kami sudah menjalankan gerakan penghematan cukup serius tapi di lapangannya nggak mudah. Saya katakan ini supaya nggak jadi angin surga," kata Menteri ESDM, Jero Wacik di Gedung Banggar DPR, Jakarta, Selasa (3/6/2014).

Paling berat, sebut Jero, dalam menghadapi kenaikan jumlah kendaraan roda dua dan empat di Tanah Air. Dia mencatat, setiap tahun terjadi peningkatan jumlah tambahan sepeda motor sebanyak 7,6 juta unit. Sementara jumlah mobil rata-rata bertambah 1,1 juta unit per tahun.

"Tahun ini, penjualan mobil diperkirakan menembus 1,25 juta unit dan motor 8 juta unit. Jadi ada tambahan 2 juta unit kendaraan dan berpotensi mendongkrak konsumsi BBM subsidi," terangnya.

Jero mengatakan, pengguna mobil dan motor selalu menyasar BBM bersubsidi. Artinya, dia menilai akan ada tambahan beban bagi volume maupun anggaran subsidi BBM akibat pertumbuhan jumlah kendaraan ini.

"Kalau harga BBM murah, karakter masyarakat kita susah diajak berhemat. Tapi kalau agak mahal sedikit otomatis dia akan berhemat karena merasa harga BBM-nya mahal sekali. Seperti kenaikan harga BBM subsidi tahun lalu bisa mengurangi volume dari 48 juta kl menjadi 46,36 juta kl," ungkap Jero.

Sampai saat ini, dia mengaku, pihaknya terus berupaya melanjutkan program-program pengendalian dan penghematan yang sudah berjalan. Sebagai contoh, program larangan pembelian BBM bersubsidi bagi angkutan pertambangan, perkebunan dan kehutanan.

"Kita terus bekerja menghemat itu, misalnya melarang kendaraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah, TNI Polri untuk mengonsumsi BBM bersubsidi serta menangkap penyelundupan BBM subsidi, sebab penyelundup lebih lihai daripada yang nangkap," tukasnya. (Fik/Ndw)