MK Putusan Pemenang Pilpres, Sentra Ekonomi Dijaga Ketat

Panglima TNI sudah akan menempatkan pasukan tidak hanya di sekitar MK tapi juga di sentra-senra tekonomi.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 20 Agu 2014, 19:04 WIB
Diterbitkan 20 Agu 2014, 19:04 WIB
Jelang Keputusan Pilpres, Pengamanan MK Diperketat
Suasana penjagaan super ketat yang dilakukan pihak kepolisian jelang sidang putusan Pilpres oleh Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (20/8/2014) (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menghadapi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemenang pemilihan presiden 2014, sentra ekonomi akan dijaga ketat aparat keamanan.

Menteri Kordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tandjung mengatakan, berdasarkan infomasi yang ia dapat, TNI dan Polri telah menetapkan status siaga satu, saat Mahkamah Konstitusi mengumumkan putusan pemenang pemilihan presiden 2014 yang akan dilakukan besok, Kamis (21/8/2014).

"TNI dan Polri menyatakan sudah siaga satu karena memang sudah harus siap," kata Chairul, di Kantor Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (20/8/2014).

Chairul menjelaskan, akan terjadi penumpukan masa disekitar gedung MK tempat pengumuman berlangsung, namun penjagaan tak hanya di lokasi tersebut.

Sentra-sentra perrekonomian juga akan dijaga oleh aparat keamanan. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa mengganggu perekonomian Indonesia.

"Paparan Panglima TNI sudah akan menempatkan pasukan tidak hanya di sekitar MK tapi juga di sentra-senra tekonomi agar hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi," paparnya.

Menurutnya, setelah MK mengumumkan keputusan, rencananya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mememberikan tanggapan agar tidak memberikan pengaruh pada perekonomian.

"Presiden rencananya akan menyampaikan statement agar masyarakat atau pelaku pasar itu juga memahami langkah ini tidak mempengaruhi masalah perekonomian. Nggak akan ada apa-apa, nggak akan ada sesuatu," ungkapnya.

Chairul berpesan kepada masyarakat untuk menunggu keputusan MK dan apapun hasilnya, masyarkakat harus menghormatinya.

"Apapun keputusan MK apakah poin A atau poin B itu adalah sifatnya final dan mengikat. Oleh karenanya siapapun baik pihak 1 atau 2 maupun pemerintah dan masyarakat juga mengikuti apapun keputusan yang dibuat MK," tutup Chairul. (Pew/Gdn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya