Swasta akan Biayai Pembangunan 24 Pelabuhan

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago menuturkan, sebagian pembangunan 24 pelabuhan memakai dana swasta.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 13 Nov 2014, 17:10 WIB
Diterbitkan 13 Nov 2014, 17:10 WIB
Dilema Cilamaya, Rugi Rp 100 Triliun atau Untung Rp 700 Triliun?
Pertamina telah menyampaikan dua konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah apabila tetap bersikeras membangun pelabuhan.

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewacanakan pembangunan 24 pelabuhan sebagai penguatan kebijakan poros maritim.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Nasional, Andrinof Chaniago menuturkan, pembiayaan pembangunan pelabuhan itu sebagian akan memakai dana swasta.

"Dananya sebagian besar kemitraan dengan swasta, yang tidak ekonomis tentu akan dibiayai oleh pemerintah atau BUMN. kalau pelabuhan Pelindo," terang Andrinof di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (13/11/2014).

Bahkan, Andrinof tak menutup kemungkinan untuk menggunakan dana investor asing demi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ia menggarisbawahi pencairan dana tersebut tak boleh memberatkan Indonesia.

"Semua sumber keuangan yang membantu dan tidak membebani, bisa kita gunakan secara efisien, sehemat mungkin, kita manfaatkan. Memang dana kita terbatas," tegas Andrinof.

Sebelumnya, Presiden Jokowi akan meniru pembangunan pelabuhan tersibuk di dunia, Pacific International Container Port.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini mengatakan tahun depan sudah akan memulai pembangunan pelabuhan. Pola pembiayaan, kata dia, ada yang berasal dari APBN dan ada yang dari investasi.

Jokowi mengatakan kemungkinan tahun depan akan dibangun empat pelabuhan. Biaya pembangunan satu pelabuhan, mencapai Rp 70 triliun. Mengenai bentuk kerja sama dengan Cina, Jokowi mengatakan kerja sama bisa antar BUMN atau antar pengusaha swasta.  (Silvanus A/Ahm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya