Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menyalahkan PLN terkait pemadaman listrik Pluit. Ahok menuding, banjir yang menerjang Istana dan sejumlah wilayah Jakarta disebabkan pompa air di Waduk Pluit mati akibat tidak mendapat pasokan listrik dari PLN.
Menurut Fabby, keputusan yang diambil PLN untuk mematikan jaringan listrik ke daerah yang terkena banjir sudah sesuai prosedur. Pasalnya, genangan air yang tersentuh aliran listrik berpotensi membahayakan keselamatan manusia.
"Listrik itu berbahaya kalau sebuah kawasan terkena banjir nyala bisa kena korban jiwa, orang bisa kesetrum," katanya saat berbincang dengan Liputan6.com, Rabu (11/2/2015)
Dia menuturkan, jika Ahok menganggap pompa air di Waduk Pluit dianggap penting dan harus nyala terus, seharusnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyediakan genset.
Baca Juga
"Harus ada backup generator di sana," tuturnya.
Advertisement
Hal itu diperlukan agar jika ada kondisi kritis yang menyebabkan pasokan listrik terganggu tanpa PLN padamkan, pompa air tersebut bisa tetap menyala.
"Kan mati lampu tidak melulu karena PLN matikan, tapi bisa mati mendadak karena ada gangguan. Genset dibutuhkan sehingga jika ada kondisi kritis, genset itu bisa beri pasokan listrik untuk menyalakan itu," tuturnya.
Pelanggan PLN bukan cuma Waduk Pluit...
Selanjutnya
Berdasarkan informasi, pemprov DKI sebenarnya sudah menyiapkan genset tapi sayangnya hanya sanggup melistriki untuk dua pompa dari 12 pompa yang ada di sana. Ini menunjukkan kelemahan karena tidak ada standar pengamanan pasokan listrik buat obyek vital seperti pompa pengendali banjir.
"Ahok salahkan orang lain, padahal itu kesalahan dari Pemprov DKI. Punya 12 pompa tapi cuma dua yang bisa dilistriki pakai genset. PLN memang bertugas mengaliri listrik, tapi pada kondisi darurat PLN harus melakukan pemadaman karena pelanggan PLN bukan cuma Waduk Pluit, tapi masyarakat luas," terangnya.
Untuk itu, Fabby menyarankan agar kasus ini menjadi bahan evaluasi bagi Ahok dan Pemprov DKI. Sejak dulu banjir adalah bencana yang rutin terjadi di Jakarta, untuk itu Pemprov harusnya melakukan persiapan yang lebih matang agar kondisi seperti ini tidak terulang kembali.
"Harusnya ini sudah dipersiapkan sejak lama," pesan Fabby.
Sebelumnya, Ahok geram pada PLN karena keputusannya memutus pompa air di Waduk Pluit sehingga membuat Kompleks Istana dan sejumlah wilayah Jakarta terendam banjir. Bahkan Ahok telah melaporkan masalah ini ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).(Ndw)
Advertisement