Kejar Target Swasembada Pangan, PNS Kementan Turun ke Lapangan

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pertanian telah menerjunkan tim khusus untuk membeli gabah kering giling (GKG) ke setiap provinsi di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk mengejar target pembelian gabah petani sebesar 73,4 juta ton sepanjang tahun ini.

Direktur Jenderal Tananam Pangan Kementerian Pertanian, Hasil Sembiring mengatakan, kementerian berusaha keras untuk mencapai target swasembada pangan dalam lima tahun ke depan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu cara yang dilakukan oleh kementerian adalah membeli gabah dari petani untuk dikelola sehingga bisa memenuhi konsumsi dalam negeri.

Dia menjelaskan, langkah menerjunkan tim ini ke lapangan tersebut tertuang dalam surat Keputusan Menteri Nomor 3 tahun 2015 tentang Upaya Khusus Meningkatkan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai. Dengan surat keputusan tersebut, pegawai Kementerian Pertanian saat ini lebih banyak terjun ke lapangan ketimbang duduk di kantor.

‎"Implementasi surat keputusan menteri ini sangat menarik. Kalau dulu ke kementerian banyak orang, sekarang sepi karena semuanya ke lapangan. Jadi setiap eselon bertanggung jawab satu provinsi," jelasnya dalam Seminar Publik Politik Beras Era Pemerintahan Jokowi, di Kantor Kahmi, Jakarta, Jumat (27/3/2015).



Selain itu, Pegawai Negeri Sipil (PNS)‎ di Kementerian Pertanian juga diberi tanggung jawab untuk memegang satu kabupaten guna menggenjot produksi pangan, khususnya padi. "Kami datang ke setiap pintu memberi tahu ada kegiatan di kabupaten. Makanya anggaran kami hingga Februari sudah terserap 28 persen," tandasnya.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi menargetkan dalam tiga tahun di masa kepemimpinannya akan tercapai swasembada sejumlah bahan pangan yaitu beras, kedelai, dan jagung. Lalu dalam lima tahun ke depan, target swasembada adalah gula daging. Untuk mencapai target tersebut, Presiden Jokowi meminta semua kementerian yang terkait untuk bekerja sama.

Selain Kementerian Pertanian, presiden juga meminta kepada kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum untuk segera membenahi sarana irigasi. Dalam data yang dimiliki oleh presiden, sebanyak 52 persen saluran irigasi di Indonesia sudah rusak. Dalam dua tahun ke depan, Jokowi meminta setidaknya 11 waduk atau bendungan dibangun. (Dny/Gdn)