Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno secara resmi memberhentikan Ismed Hasan Putro dari Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) per 5 Mei 2015. Lantas apa respons Ismed diberhentikan meski masa jabatannya belum berakhir?.
Dia Ismed mengaku tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Alasannya, saat diangkat menjadi Dirut RNI pada 2012, dirinya memang menargetkan untuk tidak berlama-lama menduduki posisi itu.
"Saya pas 3 tahun 2 bulan 4 hari, menjabat sudah sesuai dengan target waktu bahwa saya memang tidak ingin berlama-lama di RNI, cukup 3-4 tahun saja," kata Ismed saat berbincang dengan Liputan6.com, Rabu (6/5/2015).
Sebagai seorang pengusaha, Ismed mengaku lebih nyaman untuk mengelola perusahaan sendiri ketimbang mengelola perusahaan orang lain, termasuk milik pemerintah.
Hal itu karena jika mengelola perusahaan sendiri lebih memiliki kuasa penuh dalam mengendalikannya tanpa harus ada intervensi dari berbagai pihak.
"Kan saat menerima amanah sudah diberi tahu untuk setiap saat juga siap untuk amanahnya ditarik kembali. Jadi dari awal sudah tahu resikonya menjadi Pejabat di BUMN," ungkapnya.
Seperti diketahui, Ismed merupakan salah satu sosok CEO BUMN yang cukup mengundang perhatian banyak pihak. Di tahun pertama masa jabatannya, dia pernah mengaku diminta upeti oleh anggota DPR.
Advertisement
Dia mengatakan praktik upeti tersebut sudah lazim dilakukan DPR hanya saja menurutnya sering ditutup-tutupi.
Mendengar hal itu, beberapa anggota DPR pun meradang. Bahkan saat DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada April 2013, Ismed dikeluarkan dari ruangan oleh para anggota Komisi VI DPR RI.
Tidak hanya itu, belakangan dengan adanya penurunan harga gula produksi dalam negeri, Ismed menuding kebijakan pemerintah terkait impor gula rafinasi menjadi penyebab industri gula dalam negeri mulai gulung tikar.
Dia meminta kepada pemerintah untuk menghentikan impor gula rafinasi tersebut demi menjaga kesejahteraan para petani tebu dan produsen gula nasional.
Namun kenyataannya hingga saat ini pemerintah tak mengabulkannya. Justru sebaliknya, pemerintah meminta RNI untuk membangun pabrik gula rafinasi. (Yas)