Ahok Gandeng Pertamina Buat Bangun 22 SPBG

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta rupanya serius untuk mengganti semua angkutan umum menggunakan bahan bakar gas. Karena itu, Pemprov bekerja sama dengan Pertamina membangun 22 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di Jakarta sampai 2015.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, nantinya perlahan semua angkutan umum di Jakarta akan beralih ke bahan bakar gas. Menghadapi itu, infrastruktur untuk mendukung program ini juga harus disiapkan.

"Kami mau ganti semua kendaraan umum di DKI Jakarta dengan gas. Kalau kamu punya angkot atau bajaj, mesti ngisinya jauh dari tempat kamu beroperasi kamu rugi," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Jumat (22/5/2015).

Tahap pertama, Ahok mempersilakan Pertamina untuk menempatkan mobile refueling unit (MRU) di berbagai lokasi seperti di taman dan kantor pemerintahan. Hanya saja, dia tidak tahu berapa banyak SPBG yang dibangun. "Saya maunya sebanyak mungkinlah (SPBG)," imbuh dia.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Dwi Soecipto mengatakan,‎ dalam pertemuan antara dirinya dengan Ahok ada beberapa hal yang juga dibahas. Dia memastikan Pertamina akan membangun 22 SPBG di Jakarta pada 2015.

"Tahun ini yang 22 SPBG di seluruh Jakarta itu harus selesai," ujar Dwi.

Selain itu, Dwi juga membeberkan beberapa permasalahan yang dihadapi Pertamina dalan membangun SPBG. Misalnya saja soal perizinan dan lahan sengketa.

"Beliau (Ahok) sangat support, perizinan-perizinan tanah. Ada beberapa tanah-tanah yang kepemilikannya berganda. Tadi Pak Gubernur sudah memberikan arahan dan supportnya. Untuk bisa menyelesaikan dan akan ditindaklanjuti," kata Dwi.

Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Haris Pindratno‎ menambahkan, beberapa pihak yang terkait pembangunan SPBG juga dilibatkan dalam pertemuan itu. Hal ini agar pembangunan segera dapat dilakukan.
‎

"Ada 7 MRU, 4 SPBG. Itu di seluruh wilayah DKI. Itu segera saja, makanya tadi BPTSP dipanggil, tata ruang dipanggil. Maksudnya tadi koordinasi biar dipercepat. Ini buat kepentingan bersama," tutur Haris. (Ahmad R/Ahm)