3 Hal Terobosan RAPBN di Era Pemerintahan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara/RAPBN 2016 menorehkan beberapa terobosan dibandingkan APBN tahun-tahun sebelumnya.

Hal pertama yang menjadi terobosan pemerintah yaitu dalam RAPBN 2016, nilai transfer ke daerah lebih besar dibandingkan alokasi anggaran untuk kementerian dan lembaga (K/L).

"Untuk pertama kali dalam sejarah transfer ke daerah lebih besar dari belanja K/L. Ini sesuai dengan kebijakan fiskal yang sebenarnya, dimana bila kewenangan diberikan pada daerah maka harus diikuti dengan transfer ke daerah," ujar Bambang di Gedung BKPM, Jumat (14/l8/2015).

Dalam RAPBN 2016, belanja K/L menurun dibandingkan APBN Perubahan/APBN-P 2015 dari Rp 795,5 triliun menjadi Rp 780,4 triliun atau turun Rp 15,1 triliun. Sedangkan transfer ke daerah mengalami kenaikan dari Rp 643,8 triliun menjadi Rp 735,2 triliun atau naik Rp 91,4 triliun.

"Kenapa alokasi K/L turun? Karena transfer ke daerahnya naik," kata dia.

Sedangkan hal kedua yang menjadi terobosan pemerintah dalam RAPBN 2016 yaitu anggaran kesehatan yang untuk pertama kalinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang, yaitu sebesar lima persen dari APBN.

Dalam RAPBN 2016 anggaran kesehatan sebesar Rp 106,1 triliun (5 persen dari anggaran RAPBN), naik Rp 31,8 triliun dari anggaran dalam APBNP 2015 yang sebesar Rp 74,3 triliun (3,75 persen dari anggaran APBNP).

Menariknya lagi, Bambang mengungkapkan untuk pertama kali dalam sejarah pembiayaan luar negeri yang selama satu dekade negatif menjaid positif. Dalam postur RAPBN, pembiayaan luar negeri neto sebesar Rp 1,2 triliun, sementara di APBN-P 2015 minus Rp 20 triliun.

"Artinya penarikan pinjaman baru sebesar Rp 1,2 triliun lebih tinggi dari pembayarannya. Ini pertama dalam sejarah, karena selama 10 tahun biasanya pembiayaan luar negeri neto selalu negatif," tandas Bambang.

Begini Anggaran Belanja Terbesar Kementerian/Lembaga

Pemerintah menetapkan total belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 780,37 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-2016). Angka ini turun dibandingkan total belanja K/L dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 795,48 triliun.

Komposisi itu antara lain terdiri dari 10 Kementerian/Lembaga dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2016) sebesar Rp 600,98 triliun. Angka ini turun dibandingkan dalam APBN-P 2015 di kisaran Rp 609,77 triliun. Lalu anggaran K/L lainnya di kisaran Rp 179,39 triliun dalam RAPBN 2016, angka ini turun dibandingkan APBN-P 2015 di kisaran Rp 185,70 triliun.

Anggaran terbesar dari 10 belanja K/L itu diperoleh Kementerian Pekerjaan Umum mencapai Rp 103,81 triliun dalam RAPBN 2016. Angka ini turun dibandingkan APBN-P 2015 di kisaran Rp 118,54 triliun. Lalu disusul Kementerian Pertahanan turun menjadi Rp 95,91 triliun dalam RAPBN 2016 dibandingkan APBN-P 2015 di kisaran Rp 102,28 triliun. Lalu anggaran di Kepolisian Negara Republik Indonesia di kisaran Rp 67,23 triliun dalam RAPBN 2016, naik dibandingkan APBN-P 2015 di kisaran Rp 57,10 triliun.

Hal ini juga diikuti anggaran untuk Kementerian Kesehatan juga mengalami kenaikan dari Rp 51,27 triliun dalam APBN-P 2015 menjadi Rp 64,80 triliun. Diikuti anggaran Kementerian keuangan naik dari Rp 25,68 triliun pada APBN-P 2015 menjadi Rp 40,49 triliun dalam RAPBN 2016. Anggaran Kementerian pertanian naik tipis dari Rp 32,79 triliun dalam APBN-P 2015 menjadi Rp 32,85 triliun dalam RAPBN 2016.

Sementara itu, anggaran Kementerian Agama turun dari Rp 51,27 triliun dalam APBN-P 2015 menjadi Rp 64,80 triliun di RAPBN 2016.
Anggaran Kementerian perhubungan turun dari Rp 64,95 triliun dalam APBN-P 2015 menjadi Rp 50,16 triliun di RAPBN 2016. Selain itu, anggaran Kementerian pendidikan dan kebudayaan juga turun dari Rp 53,27 triliun dalam APBN-P 2015 menjadi Rp 49,23 triliun pada RAPBN 2016.

Anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi turun menjadi Rp 27,98 triliun dalam RAPBN 2016 dari APBN-P 2015 di kisaran Rp 43,57 triliun. (Dny/Fik/Ahm)