Ahok: Kepulauan Seribu Bakal Jadi Tempat Wisata Para Konglomerat

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menggodok konsep wisata maritim di Kepulauan Seribu. Pulau-pulau di pinggiran kota Jakarta ini akan menjadi tujuan wisata para konglomerat.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli usai rapat dengan Menteri Pariwisata, Arief Yahya dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengungkapkan, pemerintah ingin mengembangkan wisata maritim di Kepulauan Seribu sesuai dengan cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami akan membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun bandara, pelabuhan, pembangkit listrik tenaga gas, penginapan sampai masalah sampah dan air bersih," ucap dia saat Konferensi Pers di kantornya, Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Pemerintah pusat akan memperpanjang landasan pacu bandar udara di Pulau Panjang dari 800 meter menjadi 1.500 meter. Infrastruktur tersebut, lanjutnya, akan dilengkapi dengan pembangunan beberapa pelabuhan di Kepulauan Seribu.

"Jadi pesawat terbang yang agak besar bisa masuk dan pengunjung langsung bisa naik yacht atau lainnya. Kami bangun pembangkit listrik, karena tidak mungkin daerah wisata gelap-gelapan serta tegas bagi siapapun yang buang sampah sembarangan dan merusak terumbu karang," tegas Rizal.



Sementara itu, Ahok menambahkan, Pemprov menggandeng perusahaan swasta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membangun Kepulauan Seribu."Kepulauan Seribu akan menjadi tempat wisata para konglomerat," ucap dia.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengakui bahwa di Pulau Panjang sudah dilengkapi dengan bandar udara. Namun, sambungnya, Pemprov DKI akan mengembangkan bandara dan infrastruktur lain supaya kaum jetset berwisata di Kepulauan Seribu.

"Nanti dibuat reklamasi dari Pulau Panjang, membuat vila di sana, sehingga nelayan kecil bisa menikmatinya. Jakpro kerjasama dengan PLN dan Pertamina membangun PLTG. Pakai swasta lebih cepat, yang penting sertifikat 100 persen milik Pemprov DKI," jelas Ahok.

Saat ini, dia bilang konsep wisata maritim di Kepulauan Seribu ini masih dalam tahap mencari formula yang pas sehingga diharapkan tidak ada ketakutan dalam proses lelang karena sertifikat resmi dimiliki Pemprov DKI Jakarta. (Fik/Gdn)