Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tak Masuk dalam Program Kemenhub

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tetap melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun, skema yang digunakan dalam proyek tersebut adalah mekanisme business to business (B to B) yang artinya tidak menggunakan anggaran negara.

Staf Khusus Menteri Perhubungan, Hadi Mustofa Juraid mengatakan, Kementerian Perhubungan mendukung skema yang B to B yang diusung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno tersebut.

"Itu adalah keputusan pemerintah. Pada sidang kabinet terbatas, proyek kereta cepat ini dilanjutkan dengan skema beda, bahwa itu B to B sama sekali tidak melibatkan anggaran kita, tidak ada jaminan dari pemerintah. Sebetulnya oke-oke saja jika memang ada swasta yang mau mengembangkan," ucapnya di Jakarta, Sabtu (3/10/2015).

Hadi menegaskan, Meskipun mendukung, Kementerian Perhubungan tidak akan ikut terlibat dalam proses pengembangannya. "Kementerian Perhubungan itu hanya dilibatkan saat penilaian, saat pengembangan tidak sama sekali, karena dianggap kementerian regulator, mungkin bagian terakhir baru dilibatkan," tegas dia.

Meski tidak melibatkan, Hadi mengungkapkan bahwa Kementerian Perhubungan mempunyai roadmap untuk membangun kereta cepat di Jakarta-Surabaya yang ditargetkan bisa bisa berjalan pada 2030.

"Meski tak dilibatkan secara menyeluruh, kami mempunyai road map. Memang (Jakarta-Bandung) ini tidak termasuk roadmap. Itu murni Kementerian BUMN dengan pendekatan bisnis. Roadmap kita dalam jangka panjang, untuk kereta cepat untuk Jakarta-Surabaya pada tahun 2030," pungkas Hadi.

Namun, Kementerian Perhubungan tetap akan memastikan hal-hal teknis untuk keamanan dan kenyamaman kereta cepat Jakarta- Bandung karena Kementerian Perhubungan merupakan regulator.

"Tapi soal keamanan, kenyamanan, masih kami yang memastikan. Selain itu untuk membuka jalur, itu kami selaku regulator," pungkas Hadi.

Diketahui, dengan adanya keputusan pemilihan B to B, BUMN Indonesia terus melakukan pendalaman dengan BUMN China untuk melakukan join venture agreement. Konsorsium BUMN, terdiri PT Jasa Marga Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PTPN VIII dan PT KAI akan menjalin hubungan dengan China yang diwakili oleh konsorsium di bawah China Railway Corporation.

Penggarapan kereta cepat Jakarta Bandung ini akan menggunakan pinjaman dari China Development Bank (CDB), di mana pinjaman tersebut mengambil porsi 75 persen dari total proyek. Nilai proyek sendiri ditaksir sekitar Rp 70-80 triliun. (Putu Merta/Gdn)*