Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi RI Butuh Kebijakan Besar

Liputan6.com, Jakarta - Pertumbuhan ekonomi membutuhkan kebijakan besar untuk mentransformasi perekonomian. Namun, transformasi itu juga butuh program jangka panjang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan hal itu saat pembukaan sidang dewan pleno I dan Musyawarah Nasional Khusus Himpunan Pengusaha Indonesia (HIPMI) di Surabaya dalam keterangan tertulis yang diterbitkan Senin (9/11/2015).

Ia mengatakan kebijakan besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia memerlukan waktu panjang. Sebab, hal itu menyangkut sektor ekonomi, perdagangan, pertanian, dan industri. "Jadi, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya membutuhkan deregulasi," ujar Darmin.

Lebih lanjut Darmin menuturkan jika ingin ekonomi berkembang baik, maka sektor industri harus dijadikan motor penggerak perekonomian. "Selain itu, keberadaan bisnis aggregator juga diperlukan, sehingga bisa tercipta standar yang hampir sama," kata Darmin.

Ia mengatakan sejumlah negara berpendapatan menengah gagal keluar dari krisis. Hal ini disebabkan negara-negara tersebut terkena middle income trap karena gagal melakukan transformasi.

"Dan tanda-tanda itu juga ada pada Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan transformasi ekonomi. Ada sebuah program yang kami siapkan bersama Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu yang disebut financial inclussion," kata Darmin.

Darmin menuturkan inklusi keuangan ini merupakan program keterbukaan akses keuangan bagi masyarakat luas. Sebab, sejauh ini akses keuangan, terutama permodalan bagi masyarakat atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), masih sangat sulit. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan ketidakadilan ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

"Sementara deregulasi dan debirokrasi yang telah kita lakukan adalah bagian untuk membuka ruang lebih lebar untuk sebuah perubahan besar. Hanya sebuah cara untuk membuka potensi kita yang sebenarnya ada, tetapi dipersulit oleh birokrasi," kata Darmin.

Darmin meminta pengusaha muda terjun dalam bisnis pemasaran produk UMKM. Caranya adalah dengan berbisnis sebagai agregator. Sebab, sejauh ini kelemahan UMKM adalah di sisi pemasaran, terlebih Masyarakat Ekonomi ASEAN sudah di depan mata.

Di tempat sama, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menilai pengusaha muda mempunyai peran strategis dalam membangun bangsa, terutama sebagai penggerak ekonomi. Untuk mewujudkannya, ia menuturkan butuh sinergitas dan soliditas dengan pemerintah agar tercipta akselerasi dalam pertumbuhan ekonomi.

"Jika para pengusaha muda ini terus melakukan sinergi dan kerja sama kuat, maka dalam MEA nanti saya yakin bisa menang. Apalagi ditunjang dengan kebijakan-kebijakan yang telah digulirkan pemerintah pusat dan daerah," kata Soekarwo.

"Semisal, saya di sini mengkonsep Jatimnomics yang mencoba memposisikan Jatim sebagai provinsi industri berbasis UMKM dengan penguatan aspek ekonomi berupa peningkatan produksi, sistem pembiayaan yang kompetitif, dan pemasaran yang inovatif," kata dia. (Nrm/Ahm)**