Menko Darmin: Bongkar 100 Ribu Ton Jagung Impor di Pelabuhan

Pemerintah sepakat membongkar ratusan ribu jagung impor yang tertahan di pelabuhan.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 11 Nov 2015, 20:16 WIB
Diterbitkan 11 Nov 2015, 20:16 WIB
20150929- Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II-Jakarta
Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution memberikan keterangan pers terkait kebijakan ekonomi tahap II, Jakarta, Selasa (29/9/2015). Paket kebijakan tahap dua difokuskan pada industri, keuangan dan ekspor. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah sepakat membongkar ratusan ribu jagung impor yang tertahan di pelabuhan. Alasannya karena para peternak atau petelur mulai mengeluhkan kelangkaan bahan baku jagung untuk pakan ternak, selain tingginya harga jagung lokal akibat kebijakan pengendalian impor yang terlalu kebablasan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan, kurang lebih 100 ribu ton jagung impor kini masih tertahan di pelabuhan karena tidak mengantongi Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) dari Kementerian Pertanian.

"Kami minta dibongkar itu jagung impor dengan jumlah lebih dari 100 ribu ton yang tertahan. Menteri Pertanian semula tidak mau barang itu dibongkar," tegas Darmin di kantornya, Jakarta, Rabu (11/11/2015).

Ia mengaku, keputusan ini diambil karena mempertimbangkan keluhan peternak atau petelur yang sudah resah lantaran kesulitan mendapatkan jagung sebagai pakan ternak. Sambungnya, peternak atau petelur ini pun mengaku tidak sanggup lagi bersaing dengan peternak broiler yang pindah membeli jagung lokal sehingga mengerek harga jagung dalam negeri.   

"Sebenarnya minggu lalu sudah diputuskan dalam rapat supaya dibongkar. Tapi tidak tahu kenapa pelaksanaannya tertunda. Karena jagung impor tertahan, peternak broiler yang selama ini beli jagung impor, sekarang beli jagung lokal. Petelur tidak sanggup lagi bersaing dengan mereka," cetus Darmin.

Seperti diketahui, keluhan tertahannya jagung impor di pelabuhan disampaikan Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman. GPMT menilai, kebijakan pengendalian impor yang dilakukan Amran kebablasan sehingga menyebabkan kelangkaan.(Fik/Ndw)

 
 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya