Kurangi Kemacetan, Bandung Tambah Pintu Tol di Gedebage

Liputan6.com, Jakarta - Kemacetan yang kerap terjadi di pintu keluar tol Pasteur membuat Wali Kota Bandung Ridwan Kamil gerah. Agar kemacetan tidak terus terjadi di pintu keluar tersebut, dia berharap para pengguna kendaraan roda empat bisa mencari pintu keluar lain saat menuju Bandung.

Dia mengatakan, selama ini pintu keluar tol Pasteur memang menjadi favorit terutama warga Jakarta yang berkunjung ke Bandung lewat jalur tol. Padahal, Bandung telah memiliki lima pintu keluar yang bisa digunakan.

"Saya imbau warga Jakarta, bahwa pintu tol ke Bandung ada lima, kenapa selalu milih Pasteur? Jangan dikit-dikit Pasteur, macet nggak ada solusi, itu kadang cuma persepsi juga. Saya ini kalau pulang ke Bandung nggak pernah lewat Pasteur saya lewat Moh Toha langsung ke alun-alun," ujarnya di Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Selain lima pintu keluar tersebut, saat ini Bandung juga tengah merampungkan pembangunan pintu tol keenam yang terletak di Gedebage dengan harapan mampu mengalihkan pengendaran mobil yang bisa keluar melalui Pasteur.

"Jadi pintu masuk Bandung ada lima mau ditambah satu lagi, yaitu Gedebage. Jadi bagi turis pergunakan pintu tol lain," kata dia.

Pria yang akrab dipanggil Kang Emil ini mengatakan, alasan dibangunnya pintu tol di Gedebage karena nantinya kawasan tersebut akan dibangun kota berbasis inovasi. Hal ini juga diharapkan menjadi daya tarik bari pelancong yang biasanya berkunjung ke Bandung.

"Nanti Gedebage akan jadi kota berbasis inovasi. Sudah mulai dibangun, termasuk pusat pemerintah kota Bandung, bedol desa nanti pindah ke situ," tandasnya.

Tol dalam kota

Ridwan Kamil juga berencana untuk membangun jalan tol dalam kota Bandung. Proyek tol dalam kota tersebut sebenarnya sudah lama digagas dan telah mendapatkan pemodal, yaitu JAICA. Namun hingga saat ini belum juga teralisasi karena terkendala pembebasan lahan yang sebenarnya dimiliki oleh sejumlah kementerian dan lembaga (K/L).

"Proyek ini tidak jadi-jadi karena tanah itu milik departemen dan lembaga. Ada 18 departemen dan lembaga. Sampai sekarang belum juga beres," kata Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. 

Pihaknya akan membantu Wali Kota Bandung untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui koordinasi dengan K/L terkait. Nantinya akan dibicarakan apakah lahan tersebut bisa diberikan secara gratis atau dibeli dengan skema yang perlu pembahasan lebih lanjut.

"Pada dasarnya kita ingin departemen dan lembaga ini menyerahkan tanah itu untuk dibuat jalan tol. Karena ada aturannya bahwa tanah negara kalau tidak dipakai bisa digunakan untuk publik. Kalau pun perlu diganti, bisa dpikirkan dananya dari mana, apakah dengan APBN atau tuker guling, atau dengan dikasih saham kalau itu badan usaha," jelasnya. (Dny/Gdn)*