Kemenperin Ingin Gas Blok Masela untuk Industri Hilir

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggelar pertemuan dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) guna membahas pemanfaatan pasokan gas dari Blok Masela, Maluku Selatan, untuk menumbuhkan industri hilir di dalam negeri.

Direktur Industri Kimia Dasar Kemenperin, Muhammad Khayam mengatakan, selama ini pasokan gas industri hilir masih kesulitan mendapatkan pasokan gas dalam jumlah besar. Namun dengan pengembangan Blok Masela nantinya, maka industri hilir, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur bisa memasoknya dari ladang gas abadi ini.

"Industri migas di kawasan timur semua logistiknya dari Batam sampai Singapura untuk industri hilir, kapal, rig, pompa, kompresor dan turbin. Jadi ada Bintuni, di Sulawesi Tengah ada Donggi Senoro. Di Masela nanti harus terbentuk industri pendukung di sekitar itu. Nanti ada join dengan SKK Migas," ujarnya di Jakarta, Kamis (7/1/2016).

Agar keberadaan Blok Masela ini memberikan maanfaat yang besar bagi industri di dalam negeri, lanjut Khayam, maka harus ada aturan yang menjadi payung hukum pengelolaan dan pemanfaatan gas dari blok tersebut.

"Pokok salah satu yang the best effort, pasti artinya revenue paling besar, IRR (internal rate of return) tertinggi. Istilahnya kelayakan umum, tapi bisa berikan manfaat. Tadi dikatakan ada PP (Peraturan Pemerintah) yang akan dibentuk untuk nanti badan otorita yang dimandatkan industri-industri sekitar Maluku Selatan. Harus ada manfaat langsung terhadap anggaran di daerah sekitar itu," jelasnya.

Sementara itu, mengenai pemilihan skema offshore dengan fasilitas pengolahan kilang terapung (FLNG) atau skema onshore dengan menggunakan pipa di darat yang masih diperdebatkan hingga saat ini, Khayam menyatakan pihaknya tidak bisa memutuskan mana yang lebih baik dari kedua skema tersebut.

"Saya tidak mau jawab, kalau itu nanti lah. Itu pemerintah yang itu. Kita ingin pemerintah serius untuk menangani area migas ini. Sudah ada Bintuni, Donggi Senoro. Inpex serius untuk ini," tandasnya. 

Sebelumnya, Pengamat Energi sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa  meminta kepada pemerintah untuk segera memutuskan fasilitas yang akan digunakan untuk mengolah gas dari Blok Masela. Alasannya, jika fasilitas pengolahan Blok Masela tidak segera diputuskan maka akan menghambat produksi sumur gas dari blok tersebut.

Fabby mengatakan, dampak yang terjadi jika pemerintah tak segera memutuskan fasilitas pengolahan Blok Masela sangat besar. Lambatnya keputusan tersebut akan membuat produksi terlambat. Jika sumur gas abadi tersebut terlambat maka akan berpengaruh kepada dan juga pasokan gas kedepannya.

"Harus hati-hati, kalau sampai Masela terlambat dibangun, maka pasokan gas kita tahun 2021 dan seterusnya bisa terancam,"

Untuk menghindari hal tersebut, gas dari Blok Maselah harus berproduksi sesuai rencana, dengan berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku instansi teknis yang membawahi bidang tersebut, yaitu dengan membangun fasilitas pengelolaan gas di atas laut (FLNG).

"Makanya kita harus pastikan Masela itu berproduksi sesuai rencana berdasar kajian yang sudah dibuat investor dan menteri teknis," tutur Fabby. (Dny/Gdn)


**Ingin berbagi informasi dari dan untuk kita di Citizen6? Caranya bisa dibaca di sini
**Ingin berdiskusi tentang topik-topik menarik lainnya, yuk berbagi di Forum Liputan6