Rizal Ramli: RI Butuh Lebih Banyak Pendidikan Kejuruan Bukan Umum

Liputan6.com, Jakarta Anggaran pendidikan yang telah diguyurkan selama ini hanya fokus pada pendidikan umum seperti yang diterapkan di Amerika Serikat dan Inggris bukan kejuruan. Hal itu dianggap tak efektif untuk mendorong keterampilan tenaga kerja Indonesia.

"Kita terlalu jor-joran untuk menyediakan pendidikan umum. Kebanyakan lulusannya memang pengetahuannya luas tetapi tidak memiliki skill yang memadai," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli usai Rapat Koordinasi Tenaga Profesional Indonesia di Kantor Kemenko Kemaritiman pada Selasa (19/4/2016).

Hal tersebut berbeda dengan langkah yang ditempuh oleh ‎Jerman, Australia dan Swiss yang memilih sistem pendidikan kejuruan. Alhasil, negara-negara tersebut memiliki tenaga kerja lebih terampil. Sistem ini menuai kesuksesan di negara tetangga Singapura.

"‎‎Singapura juga demikian. Singapura ikut sistem Jerman. Dulu waktu Singapura masih miskin hanya boleh satu universitas. Sisanya anak muda harus masuk politeknik," ujar dia.

Karena itu, dalam rapat koordinasi ini pemerintah sepakat untuk mengubah haluan dari tenaga kerja yang sifatnya umum menjadi tenaga kerja profesional terampil. Dia mengatakan, dengan tenaga kerja yang berkualitas maka akan memacu pertumbuhan ekonomi.
‎

Kemudian, memacu devisa negara lantaran dengan tenaga kerja terampil dikirim ke luar negeri diharapkan dapat melipatgandakan pendapatan.

"Kalau sekarang dari ekspor TKI yang unskilled kita dapat devisa sekitar US$ 10 miliar tahun 2015.Diharapkan dengan transformasi ini bisa meningkat lima kalinya. Itu juga minimum perkiraannya, bisa lebih tinggi," jelas Rizal.

Rizal mengatakan, transformasi ini juga supaya tenaga kerja Indonesia bisa bersaing saat Masyarakat Ekonomi Asian (MEA). Dalam M‎EA beberapa profesi seperti akuntan dan perawat bisa bekerja bebas di antara negara ASEAN. "‎Pada waktunya ini akan dibahas di tingkat kabinet," tutur dia.

Seperti diketahui, rapat  koordinasi yang dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakri ini membahas strategi pemerintah untuk meningkatkan keterampilan (skill) tenaga kerja Indonesia. (Amd/Ahm)