Pemerintah Kaji Ulang Peta Pembangunan Papua

Sinkronisasi antara program dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Papua kurang berjalan sesuai yang diharapkan.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 26 Apr 2016, 12:15 WIB
Diterbitkan 26 Apr 2016, 12:15 WIB
20160405- Jokowi Resmikan Pelabuhan Wasior di Papua Barat- Biro Pers Presiden
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) memberikan sambutan jelang peresmian Pelabuhan Wasior di Teluk Wondama, Papua Barat. (Biro Pers Presiden/Kris)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah‎ tengah mengkaji ulang peta pembangunan di wilayah Indonesia timur, khususnya untuk wilayah Papua. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil di sela-sela puncak Hari Konsumen Nasional (Harkonas) di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/4/2016).

Menurut Sofyan langkah kaji ulang peta pembangunan wilayah Papua itu dikarenakan sebelumnya belum ada fokus di wilayah pembangunan sekaligus mekanisme pengawasan dari pembangunan dan pasca-pembangunan. 

"Hasil kajian yang kami lakukan menyimpulkan bahwa proyek-proyek di Papua selama ini sangat terkonsentrasi di beberapa daerah saja. Kemarin kami sudah rapat di Menkopolhukam untuk pendekatan baru bagaimana kita memperbaiki proses pembangunan di Papua‎," kata Sofyan, Selasa (26/4/2016).

Salah satu yang akan ditekankan dalam peta pembangunan Papua yang baru ini yaitu tentang menfokuskan kembali anggaran. memfokuskan anggaran ini dikatakan Sofyan atas perintah Presiden RI Joko Widodo agar pembangunan Papua memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat dan ekonomi Papua.

Menurut Sofyan, selain kurang fokus, sinkronisasi antara program dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Papua kurang berjalan sesuai yang diharapkan. Padahal, Papua memiliki alokasi dana transfer daerah mencapai Rp 61 triliun.

"Jadi dari begitu banyak program kementerian di Papua kita akan liat lagi yang cocok, karena selama ini banyak sekali yang dikerjakan pemerintah pusat dengan kebutuhan atau pertimbangan pemda itu tidak pas," papar Sofyan.

Untuk itu, dalam kajian ulang ini, pemerintah juga akan memperbaiki sistem koordinasi, sistem pendekatannya serta sistem pengawasan pembangunan nanti. (Yas/Gdn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya