Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membutuhkan dana sekitar Rp 100 triliun untuk membangun jalur kereta api sepanjang 3.258 km sampai tahun 2019. Jalur tersebut meliputi lintas Sumatera, Lintas Selatan Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Hermanto Dwiatmoko mengatakan, untuk tiap kilometernya biaya yang dibutuhkan sekitar US$ 2 juta.
"Kalau rata-rata US$ 2 juta per km, kalikan 3.258 km (hasilnya) US$ 6,5 miliar dolar kali Rp 13 ribu per dolar kurang lebih Rp 100 triliun," kata dia, di Jakarta, Selasa (10/5/2016).
Advertisement
Baca Juga
Namun demikian, pihaknya mengaku sulit untuk membangun proyek tersebut dengan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apalagi, pemerintah juga melakukan revisi APBN mengingat penerimaan negara juga berkurang.
"Target 3.258 km besar, yang paling berat karena kalau memakai APBN yang ada tahun lalu Rp 18 triliun, turun Rp 13 triliun turun Rp 5 triliun dipotong lagi," ujar dia.
Diakuinya pula, dari target tersebut, realisasi di lapangan masih minim karena terbentur beberapa kendala. Dia mengatakan, untuk di luar Jawa baru terealiasi sekitar 47 km.
"Memang targetnya cukup bombastis 3.258 km track baru. Kita memerlukan effort khusus kalau APBN murni nggak akan tercapai. Tahun 2015 saja Binjai 20-30 km Sumatera. Trans Sulawesi 17 km. Masih banyak dari 3.258 km," tambah dia.
Pemerintah, lanjutnya, akan mencari alternatif pendanaan untuk melaksanakan proyek tersebut. Salah satunya, mencari pinjaman ke China. Dia bilang, proyek ini merupakan rintisan dan tidak ekonomis untuk swasta sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah.
"Yang kita tawarkan Trans Sumatera dan Sulawesi. Sebelum dari loan tetap jalan," tukas dia.