Keterbatasan Infrastruktur Gas Jadi Sumber Masalah

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia merupakan merupakan negara yang memiliki banyak sumber gas, namun menghadapi permasalahan dalam ketersediaan infrastruktur gas. Hal tersebut memicu timbulnya berbagai masalah.
‎

"Kondisi anomali baik yang tercermin dalam neraca gas nasional maupun kasus-kasus di lapangan sebagian besar bermuara dari masalah keterbatasan infrastruktur gas," kata Direktur Eksekutif Refomainer Institute Komaidi Notonegoro, di Jakarta, Jumat (13/5/2016).

Komaidi mengungkapkan, krisis gas yang terjadi di sejumlah wilayah sebagian besar bukan karena kurangnya produksi, tetapi karena keterbatasan infrastruktur sehingga gas yang diproduksi tidak dapat didistribusikan sampai ke pengguna.

Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan juga menjadi masalah tersendiri dalam hal pemilihan model infrastruktur dan mekanisme distribusi gas.

Pilihan gas akan didistribusikan langsung menggunakan pipa atau dicairkan menjadi gas alam cair (Liquid Natural Gas/LNG) merupakan diskusi yang kemungkinan masih akan terus berkembang baik dari aspek teknis, bisnis, nilai tambah ekonomi, maupun politik.

Komaidi menuturkan, kebijakan pemerintah yang akan meningkatkan penggunaan gas untuk sektor industri, transportasi, dan rumah tangga akan memberikan konsekuensi terhadap adanya pembangunan infrastruktur jaringan gas yang lebih masif.

Seperti pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga yang saat ini sedang dilaksanakan di beberapa wilayah (kota), kemungkinan besar akan semakin diperluas jangkauannya.

Hal tersebut pada dasarnya juga telah tercermin dalam roadmap pembangunan infrastruktur gas 2015 hingga 2030 yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan kondisi yang ada, pembangunan infrastruktur  beberapa tahun terakhir dibangun dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Non APBN. Untuk periode 2014, 2015, dan 2016 anggaran pembangunan infrastruktur migas yang dialokasikan dari APBN melalui Kementerian ESDM  mengalami peningkatan signifikan.

"Sementara pembangunan yang dilakukan dari anggaran non APBN oleh BUMN (Pertamina dan PGN) juga cukup signifikan," tutur Komaidi. (Pew/Ahm)