Pemprov DKI Jakarta dan BI Gelar Pasar Murah Jelang Ramadan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkoordinasi‎ dengan Bank Indonesia Kantor Perwakilan DKI Jakarta tengah menyelenggarakan pasar murah untuk menghadapi Ramadan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, Doni P. Joewono‎ menuturkan‎ pasar murah ini dimulai pada H-7 menjelang puasa serta H-7 Menjelang Idul Fitri.

"Serangkaian kegiatan pasar murah yang diselenggarakan di beberapa titik sekitar perumahan warga juga telah disiapkan, dengan harga jual komoditas yang sudah disubsidi, terutama untuk daging sapi dan daging ayam ras," kata Doni, Kamis (2/6/2016).

Doni menambahkan, inflasi diperkirakan tetap terkendali pada Juni 2016. Hal itu memperhatikan kebijakan pemerintah terkait harga-harga komoditas energi serta pola perkembangan harga-harga dan pantauan terhadap beberapa komoditas di pasar-pasar di Jakarta.

Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengendalian harga pangan melalui operasi pasar, pasar murah serta pesan pengendalian harga pangan hingga berakhirnya Hari Raya Idul Fitri dapat memengaruhi pergerakan harga di Jakarta.

Selain itu, kebijakan impor yang telah dibuka, khususnya komoditas daging akan turut menahan laju inflasi. Dari sisi komunikasi, pemanfaatan virtual meeting TPID dalam aplikasi Info Pangan Jakarta akan mendukung koordinasi layanan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.

Dari sisi kelompok administered prices, komoditas angkutan udara dan angkutan luar kota patut diwaspadai kenaikannya menjelang libur panjang sebelum Idul Fitri yang dimanfaatkan masyarakat untuk mudik dan berlibur.

"Penguatan koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI melalui TPID sangat diperlukan untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi tahun 2016," tambah Doni.

Kerja sama dalam pemenuhan stok pangan DKI dengan daerah lain perlu terus diupayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama menjelang hari raya Idul Fitri, yang kerap diikuti oleh kenaikan harga pangan.

Berbagai program TPID harus diharmonisasikan dengan berbagai kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui program kerja masing-masing. Berbagai program yang ada harus didukung dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak agar tercapai kestabilan harga yang sangat dibutuhkan untuk mendorong pembangunan ekonomi Jakarta secara keseluruhan. (Yas/Ahm)