Prabowo Tinjau Ulang Seluruh Undang-Undang hingga Perpres, Apa Prioritasnya?

Atasi Gejolak Harga Pangan Perlu Peran Pemda

Pemerintah juga diminta membentuk holding BUMN yang mengurus masalah pangan.

oleh Septian Deny diperbarui 04 Jun 2016, 12:00 WIB

Diterbitkan 04 Jun 2016, 12:00 WIB

20150827-Kenaikan Harga Sembako Bikin Daya Beli Turun-Jakarta

Pedagang menunggu pembeli di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Kamis (27/8/2015). Naiknya harga kebutuhan pokok membuat pembeli mengurangi pembelian bahan makanan hingga menyebabkan daya beli masyarakat turun. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) meminta pemerintah untuk membentuk holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang khusus mengurus masalah pangan di dalam negeri.

Ketua HIPPI Ismed Hasan Putro menyatakan, nantinya holding BUMN pangan ini bertugas untuk mengurusi ketersediaan pangan mulai dari hulu hingga hilirnya. Termasuk juga untuk mengendalikan harga pangan nasional.

‎"BUMN holding pangan ini yang akan menyediakan dan mengatur pangan. kita tidak bisa mengendalkan petani (untuk menyediakan stok pangan) karena lahan lahan dan orangnya sudah berkurang, sedangkan jumlah penduduk tumbuh dan kebutuhan meningkat," ujar dia di Jakarta, Sabtu (4/6/2016).

Ismed mengatakan, pemerintah bisa meminta holding BUMN untuk fokus menyediakan jenis pangan tertentu yang stok dan harganya tengah bergejolak. Dengan demikian, gejolak tersebut tidak berlangsung lama dan bisa segera diredam.

"DPR bersama pemerintah bisa dorong adamya korposi yang secara holding bisa menggerakkan (pangan) apa yang diminta pemerintah. Mereka harus masuk ke semua sisi, baik produksi sampai menyediakan pupuknya. Karena pupuk ini tiba-tiba saja bisa menghilang di lapangan," kata dia.

Selain itu, lanjut Ismed, pemerintah juga harus melibatkan pemerintah daerah (pemda) untuk bertanggungjawab menyediakan stok pangan di wilayahnya masing-masing. Dengan demikian, gejolak harga di daerah tidak merembet ke daerah lain.

"Harus libatkan Pemda. Pemda sudah saatnya berdayakan BUMD bukan hanya di sektor properti saja tetapi juga soal pangannya disediakan. Pemerintah bisa gerakan apa yang namanya desa pangan yang bisa support kebutuhan di daerah tersebut," ujar dia. (Dny/Ahm)