Investor Keluhkan Premanisme, ‎BKPM Gandeng Kepolisian

Liputan6.com, Jakarta - Aksi premanisme di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah kabar penyerangan fasilitas Pertamina untuk mengambil bahan bakar minyak (BBM). Aksi para preman tersebut tentu sangat mengganggu pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya di Tanah Air, bahkan menciptakan ketakutan di kalangan investor.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM, Lestari Indah ‎usai Diskusi Layanan Izin Investasi 3 Jam, mengungkapkan, aksi premanisme banyak dikeluhkan investor di Indonesia. Hal ini terkait pula dengan iklim investasi dan kepastian hukum dari pemerintah untuk memberantas tindakan preman yang akan merugikan bisnis mereka ke depan.

"‎Untuk premanisme memang ada keluhan dari investor. Makanya saat membuat program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK), kita bekerjasama dengan polisi untuk mengamankan investasi di daerah," jelasnya di kantor BKPM, Jakarta, Kamis (9/6/2016).

Dalam memberangus preman-preman yang dapat menghambat investasi, Lestari meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk mengawal kegiatan investasi dari awal sampai akhir demi terealisasinya aktivitas penanaman modal dari investor.

"Kita kembalikan penanganan kasus preman atau aksi premanisme ke pemerintah daerah. Mereka harus berkomitmen investasi dapat terealisasi," terang Lestari.

Untuk diketahui, KLIK merupakan terobosan yang dilakukan pemerintah untuk mendorong pencapaian target investasi nasional tahun ini yang mencapai Rp 594,8 triliun, yang diluncurkan Presiden Jokowi 22 Februari 2016 yang lalu. Saat ini, tercatat 14 kawasan industri yang telah ditetapkan untuk dapat mengimplementasikan fasilitas KLIK dengan total luas 10.022 hektar.

14 Kawasan industri tersebut tersebar di enam provinsi yakni Jawa Tengah terdiri dari 3 kawasan industri seluas 840 hektar, Jawa Timur terdiri dari 1 kawasan industri seluas 1.761 hektar, Sulawesi Selatan 1 kawasan industri seluas 3.000 hektare.

Kawasan industri lainnya, di Banten terdiri dari 3 kawasan industri dengan total luas lahan 3.170 hektare, Jawa Barat terdiri dari 5 kawasan industri dengan total luas lahan 1.111 hektar dan Sumatera Utara terdiri dari 1 kawasan industri seluas 100 hektar.