Seskab Pramono: Anggaran Jangan Habis untuk Belanja Pegawai

Pemerintah sudah menekan jumlah aparatur sipil negara.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 19 Okt 2016, 18:55 WIB
Diterbitkan 19 Okt 2016, 18:55 WIB
Pemerintah sudah menekan jumlah aparatur sipil negara.
Pemerintah sudah menekan jumlah aparatur sipil negara.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah masih menerapkan moratorium aparatur sipil negara (ASN). Moratorium ini pun sudah berdampak pada jalannya pemerintahan Jokowi-JK, terutama dalam hal anggaran belanja pegawai.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan dalam waktu dekat akan ada rapat khusus untuk membahas Aparatur Sipil Negara ini. Yang pasti, pemerintah sudah bisa menekan jumlah ASN saat ini.

"Akan dilihat secara keseluruhan, yang jelas sejak Pak Jokowi jadi presiden pertumbuhan ASN menjadi negatif," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Saat ini birokrasi di Indonesia terlalu gemuk. Langkah perampingan juga terus dilakukan pemerintah agar efektivitas dan efisiensi kerja bisa terus berjalan.

"Tapi tidak mungkin dilakukan secara mendadak, sehingga yang paling penting adalah aparatur sipil negara ini tidak menjadi positif, melainkan menjadi negatif," ujar dia.

Tak bisa dimungkiri, dari waktu ke waktu anggaran belanja pegawai semakin besar. Hal semacam ini juga tidak bisa dibiarkan karena masih banyak pos anggaran yang tak kalah penting.

"Jangan sampai habis hanya untuk belanja pegawai. Belanja modal dan belanja pembangunan ini juga menjadi penting sekali," ujar dia. (Ahmad R/Ahm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya