Ini Usul BI Agar Penyaluran KUR Bisa Optimal

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengusulkan beberapa strategi supaya penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) menjadi lebih optimal. Tahun ini, penyaluran KUR ditargetkan Rp 110 triliun.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, supaya optimal distribusi KUR mesti merata tidak terkosentrasi pada bank, wilayah, dan sektor tertentu. Kemudian, KUR juga mengarah pada usaha baru.

"Penyaluran KUR berarah ke usaha yang debitur baru berdiri, start up, kreatif atau super mikro," kata dia dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (9/2/2017).

Kemudian menghindari penyalur KUR pada nasabah yang telah menerima kredit komersial. Sehingga, nasabah lain juga bisa menerima. "Meminimalisir penyaluran KUR ke debitur yang sudah dapat kredit komersial dari bank. Jadi kita harus hindari itu," tambah dia.

Rencana penurunan suku bunga harus bertahap. Dia mengatakan, hal itu untuk menjaga keseimbangan. "Rencana penurunan suku bunga KUR bisa dilakukan bertahap karena kita harus jaga lembaga keuangan yang secara komersial salurkan KUR yaitu bank BUKU I dan penyalur kredit lain tidak shock dengan penurunan bunga KUR. Tapi kita sambut baik KUR bisa 9 persen," jelas dia.

Dia juga bilang, subsidi bunga KUR mesti berlanjut. "Pada saat nanti susun APBN kalau sekali sudah pernah kasih subsidi bunga jadi turun dari 12 jadi 9 persen. Selama umur pinjaman subsidinya harus dikasih subsidi terus kalau nggak nanti bunga balik ke 12 persen membuat sulit debitur," tandas dia.

Sebelumnya pada Sabtu 21 Januari 2017, hasil rapat Komite Kebijakan menetapkan bahwa plafon kredit usaha rakyat (KUR) pada 2017 mencapai Rp 110 triliun dengan bunga 9 persen per tahun. Rinciannya, 81 persen KUR disalurkan untuk usaha mikro, 18 persen untuk sektor ritel, dan 1 persen untuk kredit Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo menjelaskan, untuk tahun ini tercatat ada 38 lembaga pembiayaan sebagai penyalur KUR. Terdiri dari 33 bank, empat LKBB (lembaga keuangan bukan bank), dan satu koperasi.

"Namun, tadi dalam rapat ada usulan untuk menambah lagi lima lembaga pembiayaan yang selama ini melakukan pembiayaan TKI non KUR. Sehingga, kalau itu disetujui, maka jumlah penyalur KUR akan menjadi sebanyak 44 lembaga pembiayaan, bank dan non bank," jelas Braman, Sabtu (21/1/2017).

Adapun lembaga penjaminan yang ditugaskan untuk menjamin KUR adalah Perum Jamkrindo dan Askrindo.

‎Selain itu, untuk meningkatkan KUR di sektor produksi khususnya pertanian, Braman dalam rapat tersebut mengusulkan agar lembaga penyalur KUR (khususnya bank) bekerjasama dengan Puskud-Puskud yang ada di daerah.

"Banyak KUD di daerah yang bagus-bagus dan berhasil. Saya usulkan agar potensi-potensi seperti itu disinergikan dalam meningkatkan penyaluran KUR di sektor produksi," tukas Braman lagi. (Amd/Gdn)