Presiden Jokowi Targetkan NTB Jadi Produsen Utama Beras

Presiden Jokowi dorong pembangunan infrastruktur pertanian di NTB harus terus dilanjutkan dan diprioritaskan.

oleh Septian Deny diperbarui 21 Feb 2017, 19:00 WIB
Diterbitkan 21 Feb 2017, 19:00 WIB
20170113-Jokowi-Temui-Pelaku-Industri-Jakarta-AY
Presiden Joko Widodo memberi keterangan saat melakukan pertemuan dengan pelaku industri jasa keuangan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/1). Jumlah UMKM di Indonesia terbilang cukup besar, yaitu lebih dari 50 juta UMKM. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat (NTB) harus bisa mendukung sektor pertanian di provinsi tersebut. Dengan demikian, NTB diharapkan menjadi salah satu produsen utama beras di Indonesia.

Jokowi menyatakan, pembangunan infrastruktur pertanian antara lain bendungan, waduk dan saluran irigasi di NTB harus terus dilanjutkan dan diprioritaskan. Hal ini termasuk penyiapan sarana dan prasarana pertanian.

Dia menjelaskan, secara sektoral perekonomian di NTB disokong oleh sektor pertanian di 24 persen, sektor pertambangan 15 persen dan sektor perdagangan dan eceran 13 persen.

"Besarnya sumbangan sektor pertanian dalam menggerakkan perekonomian daerah di NTB harus terus ditingkatkan sehingga untuk bisa menjadi salah satu daerah penghasil utama beras di Indonesia," ujar dia ‎di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Jokowi menuturkan, NTB adalah salah satu provinsi yang tumbuh sangat besar dalam 3 tahun terakhir dan tumbuh lebih tinggi dari perekonomian nasional. Pada 2015, provinsi tersebut tumbuh 9,2 persen dan 2016 sebesar 5,81 persen.

"Tetap masih di atas rata-rata nasional kita. Momentum pertumbuhan yang tinggi ini harus terus dijaga dan harus kita tingkatkan, harus diperhatikan aspek pemerataan ekonomi khususnya dalam meningkatkan pendapatan warga maupun menurunkan angka kemiskinan di NTB," ungkap dia.

Sedangkan untuk pendapatan per kapita masyarakat NTB saat ini sebesar Rp 23,74 juta per tahun atau setengah dari rata-rata nasional.

Sementara terkait dengan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata di Mandalika, Jokowi minta agar segala hambatan yang berarti dalam pengembangan kawasan tersebut segera diselesaikan. Salah satunya soal pembangunan proyek infrastruktur di KEK tersebut.

"Juga infrastruktur pengembangan bandara Internasional Lombok, pembangunan infrastruktur air bersih dan listrik akan berdampak pada kecepatan pengembangan KEK Mandalika. Saya minta agar pengembangan sektor pariwisata Mandalika ini betul-betul memperhatikan dampaknya bagi ekonomi rakyat terutama sektor UMKM," ujar dia.

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya