Kebijakan Kombinasi Sri Mulyani untuk Turunkan Angka Kemiskinan

Sri Mulyani lebih jauh mengatakan, walaupun belanja pemerintah mengalami kenaikan, bukan berarti aset negara ikut menanjak.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 18 Jul 2017, 17:15 WIB
Diterbitkan 18 Jul 2017, 17:15 WIB
20160608-Wajah Kepadatan Penduduk Ibu Kota yang Carut Marut-Jakarta
Kepadatan gedung bertingkat dan pemukiman penduduk dilihat dari kawasan Jembatan Besi, Jakarta, 5 Juni 2016. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi memicu berbagai permasalahan, dari tata ruang, kemiskinan hingga kriminalitas. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengakui pemerintah semakin kesulitan untuk menurunkan tingkat kemiskinan ke level satu digit atau di bawah 10 persen. Per Maret 2017, jumlah orang miskin bertambah 6.900 orang menjadi 27,77 juta dengan tingkat kemiskinan 10,64 persen.

"Penurunan kemiskinan di bawah 10 persen membutuhkan upaya ekstra karena itu bicara kemiskinan inti yang makin dalam," terangnya usai Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Oleh karenanya, tutur Sri Mulyani, pemerintah harus mampu mengombinasikan kebijakan investasi sumber daya manusia dengan bantuan langsung atau perlindungan sosial terhadap rumah tangga miskin.

"Kebijakan-kebijakan pemerintah harus kombinasi penguatan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar dengan bantuan langsung untuk membantu masyarakat miskin, melalui Program Keluarga Harapan (PKH), infrastruktur desa, peningkatan pendapatan petani sangat penting memerangi kemiskinan," terangnya.

Sri Mulyani lebih jauh mengatakan, walaupun belanja pemerintah mengalami kenaikan, bukan berarti aset negara ikut menanjak. Alasannya, pemerintah menggelontorkan uang tidak hanya untuk membangun infrastruktur, tapi mengalir untuk program perlindungan rakyat miskin.

"Itulah yang disebut belanja modal manusia, yang tak kalah penting dari belanja modal nonmanusia, seperti infrastruktur. Tapi pemerintah terus meningkatkan atau memperluas program perlindungan sosial," ia menuturkan.

Supaya distribusi program perlindungan sosial tepat sasaran, pemerintah harus mengidentifikasi rumah tangga sasaran atau keluarga miskin yang berhak memperoleh bantuan sosial. Hal ini dilakukan supaya program perlindungan sosial memberi dampak terhadap penurunan angka kemiskinan.

"Kita tidak ingin hanya membelanjakan, tapi tidak ada dampaknya. Makanya ada Menteri Sosial, Menteri Desa yang tugasnya memastikan bahwa belanja-belanja sosial ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan di level akar rumput," pungkas Sri Mulyani.

Tonton Video Menarik Berikut Ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya