Beasiswa KIP Tetap Jalan, Sri Mulyani Siapkan Anggaran 14,69 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan beasiswa dari Kemendiktisaintek seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak ada pemangkasan anggaran.

"Terkait beasiswa KIP kami tegaskan bahwa anggaran tersebut tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Sri Mulyani menuturkan, untuk jumlah KIP Kuliah untuk anggaran 2025 sebesar Rp14,69 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk 1.040.000 mahasiswa.

"Seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP dapat meneruskan program belajar seperti biasanya," kata dia.

Sementara itu, beasiswa yang sedang berjalan yang menyasar sebanyak 40.030 mahasiswa penerima LPDP, program Beasiswa Pendidikan Indonesia di bawah Kemendiktisaintek, dan program Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kemenag juga tetap jalan sesuai kontrak.

Diberitakan sebelumnya, aturan efisiensi anggaran yang ditargetkan mencapai Rp306,69 triliun, turut memangkas anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sekitar 9 persen. Hal ini berdampak langsung pada program KIP Kuliah.

Dari total 844.174 mahasiswa penerima KIP-K, sebanyak 663.821 mahasiswa terancam kehilangan bantuan pendidikan pada 2025.

Anggaran KIP-K yang semula dianggarkan sebesar Rp14,698 triliun, kini terpangkas sebesar Rp 1,31 triliun. Pemotongan ini menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga miskin. Potensi mahasiswa putus kuliah akibat kebijakan ini menjadi sorotan utama.

Penolakan dan Usulan dari Kemendiktisaintek

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro telah mengajukan usulan agar anggaran KIP-K tetap sesuai pagu awal. KIP kuliah pagu awalnya Rp 14,698 triliun (Rp 14.698.109.754). Kemudian, saat efisiensi oleh Ditjen Anggaran angkanya menjadi sebesar Rp 1,310 triliun (Rp 1.310.849.475) atau sembilan persen.

"Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp 14,698 triliun," kata Satryo dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu, 12 Februari 2025.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi membatalkan program beasiswa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2025. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.

Pembatalan program beasiswa ini tercantum dalam Surat Pengumuman Nomor PENG-14/PP.2/2025 tentang Pembatalan Penawaran Beasiswa Kementerian Keuangan (Ministerial Scholarship) Tahun 2025.

Ada beberapa landasan hukum yang menjadi acuan keputusan ini, di antaranya:

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tertanggal 24 Januari 2025 mengenai Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025.Hasil Rapat Pimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan pada 31 Januari 2025.

"Kami sampaikan bahwa Penawaran Beasiswa Kementerian Keuangan (Ministerial Scholarship) Tahun 2025 sebagaimana telah diumumkan melalui Pengumuman NOMOR PENG-1/PP.2/2025 dibatalkan," demikian isi surat yang ditandatangani Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu, Wahyu Kusuma Romadhoni, dikutip Selasa (4/2/2025).

Pendaftaran Dihentikan

Dengan keputusan ini, proses pendaftaran beasiswa yang sebelumnya dibuka juga dihentikan.

"Sebagai tindak lanjut dari pembatalan ini, pendaftaran beasiswa kami hentikan efektif sejak tanggal pengumuman ini ditetapkan. Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan," tulis Wahyu dalam surat tersebut.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa anggaran bantuan sosial (bansos) tidak terkena dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto.

"Anggaran bantuan sosial tidak mengalami pemotongan. Tidak ada pengurangan sedikit pun untuk belanja bansos," ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD, Banten, Kamis (30/1/2025).

Menurut Sri Mulyani, target belanja negara dalam APBN 2025 mencapai Rp 3.621,3 triliun. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian di berbagai pos anggaran guna memastikan pengeluaran negara lebih efisien dan tepat sasaran.

Sejumlah pos anggaran yang mengalami efisiensi di antaranya perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), dan kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat.

"Presiden meminta kementerian dan lembaga untuk memangkas kegiatan yang bisa lebih diefisienkan. Namun, program yang berorientasi langsung pada kepentingan masyarakat tetap dipertahankan," jelasnya.

Sebelumnya, efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja telah ditetapkan dalam Surat Nomor S-37/MK.02/2025, yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.