Nilai Proyek LRT Jabodebek Jadi Rp 19,7 Triliun

Pembangunan konstruksi LRT Jabodebek sudah mencapai 17,5 persen dengan serapan anggaran Rp 3,7 triliun.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 19 Jul 2017, 19:27 WIB
Diterbitkan 19 Jul 2017, 19:27 WIB
20170602-Pembangunan LRT Cawang-Cibubur-Fanani
Pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) di sisi jalan Tol Jagorawi, kawasan Cibubur, Jakarta, Jumat (2/6). Pembangunan LRT Jabodebek koridor Cawang-Cibubur sudah mencapai 25 persen dan ditarget rampung pada 2019. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Manajemen PT Adhi Karya Tbk (ADHI) menyatakan, nilai proyek Light Rapid Transit (LRT) Jabodebek sudah dikoreksi menjadi Rp 19,7 triliun belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen. Padahal nilai awal proyek LRT Jabodebek sebelumnya dihitung mencapai Rp 23,39 triliun.

Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk, Budhi Harto mengungkapkan, nilai pembangunan prasarana LRT Jabodebek di kontrak awal sebesar Rp 23,39 triliun sudah termasuk PPN 10 persen. Namun, setelah dihitung lagi, ongkos konstruksi LRT dapat ditekan lebih murah menjadi Rp 19,7 triliun dan belum termasuk PPN 10 persen.

"Setelah kita lakukan efisiensi, nilainya (LRT Jabodebek) sekarang dapat menghemat Rp 1,6 triliun," ujar Budhi saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Ia menuturkan, kemajuan pembangunan konstruksi jalur LRT Jabodebek sudah mencapai 17,5 persen dengan penyerapan anggaran sekitar Rp 3,7 triliun. Rinciannya berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) Adhi Karya sebesar Rp 1,4 triliun dan Rp 2,3 triliun dari dana talangan perusahaan.

"Tahun ini, optimistis pembangunan bisa mencapai 40 persen. Kebutuhannya diambil dari dana talangan belanja modal Rp 8,5 triliun sambil menunggu realokasi PMN PT KAI (Persero)," Budhi mengatakan.

Pemerintah mengharapkan realokasi PMN KAI sebesar Rp 2 triliun di 2015 yang sebelumnya untuk Trans Sumatera Railway dialihkan ke LRT Jabodebek. Hal ini disampaikan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Imam Aprianto Putro ke Komisi VI DPR.

Imam meminta Komisi VI menyetujui suntikan modal KAI sebesar Rp 5,6 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 dan APBN 2018 sebesar Rp 3,6 triliun. "Kami berharap PMN bisa disetujui untuk menambah ekuitas KAI," ujar Imam.

Direktur Utama PT KAI, Edi Sukmoro menuturkan, proyek LRT Jabodebek sangat penting untuk mengatasi kemacetan Ibu Kota. "Kami harap dukungan PMN tahun ini dan realokasi PMN bisa dikabulkan, karena proyek ini bisa membantu mengurai kemacetan," ujar dia.

 

 

Saksikan Video Menarik di Bawah Ini:

 

 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya