Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Spekulan Tanah Ganjal Proyek Rumah Murah

Tanpa ada kendali dan kontrol terhadap spekulan tanah, harga tanah dipastikan akan melambung tinggi.

oleh Arthur Gideon diperbarui 16 Agu 2017, 07:45 WIB

Diterbitkan 16 Agu 2017, 07:45 WIB

Berburu Rumah Murah di Indonesia Property Expo 2017

Pengunjung melihat maket rumah di pameran Indonesia Property Expo (IPEX) 2017 di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (11/8). Pameran proyek perumahan ini menjadi ajang transaksi bagi pengembang properti di seluruh Indonesia. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Rencana pemerintah membangun 4 juta unit rumah murah hingga 2019 dinilai akan sulit terealisasi jika pendekatan yang digunakan tak berubah. Program itu juga makin berat jika pemerintah tak bisa mengendalikan harga tanah.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menjelaskan, tanpa ada kendali dan kontrol terhadap spekulan tanah, harga tanah dipastikan akan melambung tinggi. Selain membebani pengembang, ujungnya menyulitkan konsumen kelas bawah. Belum lagi program rumah murah berbenturan dengan sejumlah proyek infrastruktur yang tengah dikebut. Dana yang disediakan bisa makin kecil.

"Dengan adanya pembangunan infrastruktur, tanpa perencanaan wilayah yang jelas akan mendongkrak nilai tanah. Dengan ini, pemerintah harus memikirkan bagaimana pengendalian tanah bisa berjalan. Perlu dibentuk adanya pengendalian harga tanah agar semua bisa terealisasi," kata Ali dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (16/8/2017).

Untuk diketahui, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menargetkan membangun sebanyak 4 juta unit rumah murah hingga 2019 yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan anggaran Rp 72 triliun.

Menurut Basuki, target 4 juta rumah murah itu ditetapkan dengan mengacu pesatnya kemajuan pembangunan rumah murah hingga tahun ini. Program itu sekaligus mengatasi backlog yang telah mencapai 11,6 juta rumah.

Ali melanjutkan, dari sisi anggaran, program membangun rumah murah makin berat di tengah fokus pemerintah yang lebih menggeber program maritim dan didorongnya proyek infrastruktur. Terbukti, anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari semula dari Rp 9,7 triliun dipangkas menjadi Rp 3,1 triliun.

Untuk itu, pemerintah perlu segera merealisasikan pembentukan bank tanah sebagai upaya untuk menjamin kelangsungan program rumah murah. Kenaikan harga properti yang luar biasa menyisakan kekhawatiran laju kenaikan harga tanah yang semakin tinggi sehingga pasokan lahan untuk rumah rakyat semakin terpinggirkan.

Tonton Video Menarik Berikut Ini: