Keuangan Syariah Mampu Atasi Kemiskinan dan Kesenjangan

Liputan6.com, Jakarta - Pengembangan sektor keuangan syariah dinilai menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan di negara berkembang. Oleh sebab itu, pemerintah harus fokus dalam pengembangan sektor ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara dalam 2nd Annual Islamic Finance Conference di Yogyakarta.

Suahasil mengatakan, masalah kemiskinan dan kesenjangan menjadi masalah utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Hal ini juga selalu ditekankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin mengurangi ketimpangan antar golongan dan daerah.

"Jika anda melihat topik konferensi ini, permasalahan sosial ekonomi adalah tantangan di hampir semua negara berkembang," ujar di di Yogyakarta, Rabu (23/8/2017).

Namun sebagai negara muslim terbesar, Indonesia memilik potensi pengembangan keuangan syariah sangat besar dalam rangka mengatasi dua masalah ini.

‎"Keuangan syariah mempunyai potensi besar untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan. Ini sesuai dengan tujuan dari Sustainable Development Goal's," kata dia.

Sementara itu, Wakil Presiden Islamic Development Bank Mansur Muhtar menyatakan, keuangan syariah harus memiliki peranan besar dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan di dunia. Ini menjadi salah satu tujuan dari pembentukan Islamic Deveopment Bank.

"Peran keuangan syariah untuk kurangi kemiskinan adalah tepat. Kami memiliki kerangka kerja strategis kebijakan dari IDB Group berdasarkan syariah untuk mengentaskan kemiskinan," tandas dia.

Angka kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah 6.900 orang menjadi 27.771,22 juta orang pada Maret 2017 dari 27.764,32 juta orang pada September 2016. Faktor penyebabnya terjadi hambatan dalam distribusi beras sejahtera (rastra) ke rakyat miskin.

Kepala BPS, Suhariyanto atau akrab disapa Kecuk mengungkapkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2017 sebanyak 27.771,22 juta orang. Sedangkan realisasi di September 2016 sebanyak 27.764,32 juta orang. Itu artinya penduduk miskin di Indonesia bertambah 6.900 orang dalam kurun waktu enam bulan ini.

"Jumlah penduduk miskin pada Maret 2017 sebesar 27,77 juta orang atau meningkat 0,01 juta orang dibanding September tahun lalu yang ‎sebanyak 27,76 juta orang," kata Kecuk Juli lalu.

Jika dibanding Maret 2016 yang sebanyak 28,01 juta orang, jumlah orang miskin di Republik ini turun 240 ribu orang selama setahun ini. "Penurunan jumlah penduduk miskin memang relatif lebih lambat dibanding tahun-tahun sebelumnya," tegasnya.

Sementara dilihat dari tingkat penduduk miskin di Indonesia, dengan jumlah 27.771,22 juta orang miskin di Maret 2017, ‎persentasenya mencapai 10,64 persen atau turun 0,06 poin dibanding realisasi September tahun lalu 10,70 persen. Sedangkan di Maret 2016, tingkat penduduk miskin mencapai 10,86 persen.