Alasan Pemerintah Dorong Bunga KUR 9 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau akrab disapa JK pernah dibuat geram oleh ulah para perbankan. Dia menuturkan, hal ini terjadi karena memberikan pengusaha kecil dengan bunga tinggi. Dirinya menyebut sebagai suatu usaha perampokan.

Hal ini disampaikan dalam acara Silatnas 2017 Perhimpunan Baitul Mall Wa Tamwil (BMT) Indonesia, atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Istana Wapres.

Selain dia, turut hadir Menteri Koperasi dan UMKM Anang Agung Gede Puspayoga, kemudian Sudirman Said, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil.

"Pengusaha besar dapat dana dengan bunga yang rendah, pengusaha kecil mendapat dana dengan bunga tinggi. 2-3 tahun lalu pengusaha dapat 10 persen, 11 persen, KUR (Kredit Usaha Rakyat) 23 persen. Biasanya BMT lebih tinggi daripada itu. Jadi bukan memakmurkan pengusaha. Saya bilang ke bank, Anda ini merampok pengusaha kecil ini," cerita JK di istana Wapres, Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Dia menegaskan, jika terus seperti itu, bagaimana negara ini bisa adil. Lantaran pengusaha kecil tak bisa maju-maju.

"Bagaimana mungkin negeri ini adil, kalau dengan cara itu? Yang berjualan di PKL mestinya sudah punya kios. Tapi Anda hantam bunga tinggi, dia tidak punya kios. Yang punya kios, harusnya sudah beli toko. Tapi enggak bisa karena 23 persen dia punya bunga," jelas JK.

Oleh karena itu, masih kata dia, di era pemerintahan Joko Widodo dan dirinya, berusaha menerapkan KUR sebesar 9 persen. Meskipun demikian, beban berat masih dirasa pemerintah.

"Karena itu kami paksakan KUR itu 9 persen. Walaupun ongkosnya ditanggung pemerintah, pelan-pelan ongkosnya, bisa jalan," pungkas JK.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: