Jakarta Kebanjiran, Ibu Kota RI Mendesak untuk Pindah

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mewacanakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kajian perencanaan untuk lokasi calon ibu kota di tiga provinsi di Kalimantan.

"Kawan-kawan masih mengkaji di Pulau Kalimantan, yakni di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Bagaimana keputusannya saya tidak tahu di mana," kata Jabatan Fungsional Widyaiswara Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan, saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Mantan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR ini menilai pemindahan ibu kota Jakarta ke luar Pulau Jawa sangat mendesak. Sebab, pemerintah harus mengurangi beban kepadatan di Pulau Jawa.

"Ya demikian (mendesak) karena di Jakarta, air minum sudah susah kan, banjir. Jawa mesti dikurangi bebannya dari kepadatan sekarang ini," tutur. Rido.

Satu dekade lalu, dia mengatakan, pernah ada ide untuk pindah ibu kota ke Sumatera. Namun dengan perkembangan infrastruktur dan teknologi, jika ibu kota pindah ke Kalimantan, bahkan Sulawesi pun bukan lagi masalah besar.

"Kalau rapat, diskusi, bisa pakai teknologi. Kalau fisik harus datang, bisa pakai moda pesawat, tapi kalau barang dikirim bisa pakai angkutan laut. Jadi kalau pusat pemerintah pindah ke luar Pulau Jawa ada pentingnya juga untuk mengurangi beban ke luar Jawa," jelas Rido.

Kalimantan cocok untuk menggantikan ibu kota Jakarta. Menurut Rido, titik rawan gempa di Kalimantan, termasuk di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah relatif sedikit.

"(Titik) rawan gempa sedikit, air banyak, bahkan ada air dari rawa. Kalau banjir, relatif bisa diatasi karena (banjir) terjadi di kawasan kota yang drainase-nya kurang baik, seperti Palangka Raya. Kalau Banjarmasin dan Samarinda tidak banjir," ia menjelaskan.

 Tonton Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono pernah mengatakan, Kementerian PUPR menyiapkan perencanaan terkait rencana pemindahan ibu kota. Kajian perencanaan tersebut mencakup seluruhnya, seperti kebutuhan infrastruktur dan tata kota.

"Saya menyiapkan planning, tapi belum scientific. Kita kaji semua," tegasnya kala itu, 27 Juli 2017.

Menurut Basuki, ibu kota atau pusat pemerintahan harus dipindahkan ke kota baru. Bukan ditumpuk ke kota lama. Dengan kata lain, pemerintah harus membangun atau menciptakan kota baru untuk merealisasikan pemindahan ibu kota.

"Kalau mau pindah ya ke kota baru, bukan di Palangka Raya. Kota baru yang benar-benar dibangun. Bukan kota yang sudah ada, ditumpuk yang baru, itu sih sama saja," paparnya.

Lebih jauh, tuturnya, jika direalisasikan, pemerintah harus membangun infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan, termasuk membangun istana baru sebagai tempat kerja baru presiden.

"Semua kebutuhan kota dibangun," ujar Basuki.

Basuki menegaskan, pihaknya menunggu hasil kajian Bappenas, termasuk presiden. "Kajiannya kan cuma yes go or no go, pindah atau tidak. Kalau pindah kenapa, tidak kenapa. Nanti diputusin, karena itu kan political decision," pungkasnya.