BI Sebut Era Bunga Murah Sudah Berakhir

BI memastikan ekonomi Indonesia masih dihadapkan berbagai sentimen dalam dan luar negeri. Salah satunya dari yang datang dari Amerika Serikat (AS).

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 15 Feb 2018, 20:45 WIB
Diterbitkan 15 Feb 2018, 20:45 WIB
20170125-BI-dan-Pemerintah-Jaga-Inflasi-IA
Gubernur BI, Agus Martowardojo menyampaikan keterangan sesusai menggelar rapat koordinasi di Jakarta, Rabu (25/1). Agus mengatakan upaya menjaga inflasi volatile food menjadi salah satu dari enam langkah strategis. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) memastikan ekonomi Indonesia masih dihadapkan berbagai sentimen dalam dan luar negeri. Salah satunya dari yang datang dari Amerika Serikat (AS). 

Bank Sentral AS diperkirakan akan kembali menaikkan suku bunga acuan sebanyak tiga sampai empat kali sepanjang 2018. Sentimen ini yang bakal mempengaruhi ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dengan tren peningkatan suku bunga di berbagai negara maju ini nantinya menimbulkan berbagai langkah dari bank sentral lainnya untuk mengikuti langkah tersebut.

"Banyak negara maju yang pada 2018 akan ada kebijakan suku bunga dinaikkan. Jadi kita sudah tidak lagi ada di era suku bunga murah, itu sudah terjadi di 2009-2015," kata Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo di Gedung Bank Indonesia, Kamis (15/2/2018).

BI memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga sebanyak tiga kali di 2018, lebih tepatnya di Maret, Juni dan Desember 2018. Namun dari hasil FOMC meeting terakhir, ada kemungkinan kenaikan bunga akan ditambah menjadi 4 kali.

Namun demikian, untuk saat ini, perbankan di Indonesia masih memiliki peluang untuk menurunkan suku bunga. Hal ini dikarenakan pergerakan penurunan bunga perbankan belum sebesar penurunan bunga acuan BI.

Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo mencontohkan saat ini bunga pinjaman sektor konsumsi masih 12,54 persen dan kredit modal kerja di kisaran 10,75 persen.

"Di sinilah kemudian koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) penting untuk pastikan bunga kredit kembali turun," pungkasnya. 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ratu Maxima Prihatin Banyak Rakyat RI yang Belum Punya Rekening Bank

Ratu Maxima Berkunjung ke Kemenko PMK
Utusan Khusus dari PBB, Ratu Maxima seusai mengisi buku tamu saat melakukan kunjungan di Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (13/2). Sebelumnya, pada 1 September 2016 silam Ratu Maxima juga pernah datang ke Indonesia. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan atau United Nations Secretary General's Special Advocate (UNSGSA) for Financial Inclusion, Ratu Maxima di Istana Merdeka.

Dalam kesempatan tersebut, Ratu Maxima mengatakan, sejauh ini Indonesia telah mengalami perkembangan yang besar dalam hal inklusi keuangan.

"Saya sangat senang Indonesia sudah melakukan banyak perkembangan dalam isu ini dan ini tentu karena komitmen dan kepemimpinan Pak Darmin dan Pak Presiden," ujar Ratu Maxima di Istana Merdeka pada 13 Februari 2018. 

Namun demikian, lanjut Maxima, dirinya melihat masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki akses ke rekening bank atau layanan keuangan, terutama di daerah pinggiran. Sebagian besar masyarakat tersebut merupakan petani.

"Maka kita perlu benar-benar mengembangkannya dan berupaya besar menyelesaikan masalah ini. Perkembangan teknologi akan memainkan peran sangat penting karena kita benar-benar butuh untuk membuat produk keuangan menjadi terjangkau hingga ke daerah pinggiran sehingga produk keuangan harus bisa disederhanakan dan tidak menyulitkan," kata Ratu Maxima.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya