Bahas Perang Dagang, RI Kirim Tim Khusus Temui Presiden Trump

Kementerian Perdagangan akan mengirim tim ke AS untuk mempertahankan perlakuan GSP terhadap Indonesia.

oleh Merdeka.com diperbarui 09 Jul 2018, 12:08 WIB
Diterbitkan 09 Jul 2018, 12:08 WIB
Donald Trump menggelar konferensi pers setelah pertemuan bersejarah dengan Kim Jong-un di Singapura (AP/Wong Maye)
Donald Trump menggelar konferensi pers setelah pertemuan bersejarah dengan Kim Jong-un di Singapura (AP/Wong Maye)

Liputan6.com, Jakarta - Amerika Serikat (AS) bakal mengenakan tarif bea masuk 124 produk asal Indonesia. Padahal Indonesia merupakan salah satu negara Generalized Sisytem of Preference (GPS) dari pemerintah AS, yaitu negara yang mendapat fasilitas keringanan bea masuk dari negara maju untuk produk-produk ekspor negara berkembang dan miskin.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan, Kemendag akan mengirim tim ke AS untuk mempertahankan perlakuan GSP terhadap Indonesia. Tim khusus ini akan berangkat pada akhir Juli 2018.

"Nanti itu kan dikaitkannya dengan GSP kita di-review. Ya kita akan kirim tim ke AS untuk negosiasi supaya fasilitas GSP kita tetap dipertahankan ya kan," ujar Oke di Gedung Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/7/2018).

"Kemungkinan akhir Juli berangkatnya. Tapi yang lain saya belum bisa sampaikan yang kaitannya di GSP yang akan di-review itu. Kita sudah memutuskan akan kirim tim," ia menambahkan.

Oke mengatakan salah satu perwakilan yang akan dikirimkan adalah dari Kementerian Pertanian. "Nanti karena ada Kementan kan kita dipermasalahkan juga pertanian. Jadi negosiasi nya apa yang akan kita bawa," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi memastikan Kementerian Perdagangan adalah salah satu perwakilan yang akan dikirimkan untuk melakukan penyelesaian negosiasi tersebut.

"Jadi Menteri Perdagangan kita tentu akan kirim dan kedutaan kita sudah bekerja juga di sana untuk menjelaskan.Terutama Kementerian Perdagangan tentu dibantu sama yang lain lain. tapi Kementerian Perdagangan dan departemen luar negeri yang menjadi ujung tombaknya untuk menyelesaikan," katanya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Aksi Balasan

Kue Ulang Tahun untuk Donald Trump Sebelum Bertemu Kim Jong-un
Presiden AS Donald Trump meniup lilin ulang tahun saat makan siang dengan PM Singapura Lee Hsien Loong di Singapura, Senin (11/6). Kejutan ini datang dari Menlu Singapura Vivian Balakrishnan. (Ministry of Communications and Information Singapore via AP)

Sebelumnya, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan, ‎jika pemerintah Indonesia juga mengenakan tarif bea masuk terhadap komoditas asal AS--khususnya yang masuk dalam kategori bahan baku--ini akan berdampak pada harga barang konsumsi yang diproduksi di dalam negeri.

‎"Apabila nanti pemerintah Indonesia melakukan retaliasi alias pembalasan dagang dengan naikkan tarif bea masuk produk asal AS, pasti efek kepada kenaikan harga bahan kebutuhan pokok langsung terasa," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin (9/7/2018).

Dia mencontohkan, saat ini Indonesia bergantung pada kedelai asal AS. Kedelai ini digunakan sebagai bahan baku produk makanan dan minuman di dalam negeri.

"Per tahunnya Indonesia mengimpor kedelai segar dan olahan hingga 6,9 juta ton. Dari AS sendiri impor kedelainya mencapai 2,6 juta ton atau 37 persen dari total impor kedelai. Bahan baku Kedelai harganya naik pasti harga tempe tahu akan naik juga," jelas dia.

Selain kedelai, Indonesia juga masih ketergantungan pada gandum asal AS. Komoditas ini menjadi bahan baku bagi produk makanan olahan seperti mi instan dan roti.

"Soal gandum kita impor dari AS volume 1,1 juta ton per tahun. Gandum juga sama, sebagai bahan baku mi instan. Intinya yang akan terpukul pertama kali adalah kelompok masyarakat miskin," tandas dia. 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya