Caplok Freeport, Ini 5 Keuntungan untuk Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau dikenal dengan Inalum, holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tambang, telah mencapai kesepakatan dengan Freeport McMoran soal akuisisi saham 51 persen saham Freeport Indonesia. Sebelumnya, Indonesia hanya memiliki 9,36 persen saham perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

"Saya telah mendapatkan laporan bahwa holding pertambangan kita, Inalum, telah capai kesepakatan awal dengan Freeport pengolahan untuk meningkatkan kepemilikan kita menjadi 51 persen dari yang sebelumnya 9,36 persen. Alhamdulillah," ujar dia.

Menurut Jokowi, proses peralihan saham ini berjalan cukup alot. Namun dirinya bersyukur hal ini bisa terselesaikan. "Ya seperti kita ketahui Freeport Indonesia kelola tambang hampir 50 tahun. 3,5 tahun yang kita usahakan sangat alot dan sangat intens sekali. Karena ini menyangkut negosiasi yang tidak mudah," tandas dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Head of Agreement (HoA) ini merupakan suatu langkah maju dan strategis untuk mewujudkan kesepakatan Republik Indonesia dan PT Freeport Indonesia dan Freeport McMoran pada 27 Agustus 2017 lalu.

"Dengan ditandatanganinya Head of Agreement yang tadi disaksikan, maka telah dicapai proses divestasi sebagaimana telah dilakukan penandatangan oleh Inalum dan Freeport McMoran," jelas Menkeu Sri.

Apa saja keuntungan untuk Indonesia saat menguasai 51 persen saham Freeport nanti? Dikutip dari Merdeka.com berikut ulasannya:

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, berharap dengan adanya penandatanganan ini akan memberikan peningkatan pendapatan negara. Hal ini juga menjadi komitmen pemerintah untuk menjaga iklim investasi dalam memberikan kepastian kepada investor.

"Dengan adanya Head of Agreement ini, yang baru saja disaksikan, maka telah dicapai proses divestasi, sebagaimana sudah ditandatangani tadi. Diharapkan, partnership di antara Freeport dan Inalum dan pemerintah baik daerah dan pusat akan mampu meningkatkan kepastian dalam lingkungan operasi, kualitas dan nilai tambah industri ekstratif. Sehingga bisa menambah kemakmuran bagi Indonesia dan Papua," jelasnya.

Freeport-McMoRan Inc, menjanjikan setoran dividen USD 60 miliar atau setara Rp 861,8 triliun ke pemerintah, jika masa operasinya yang habis pada 2021 diperpanjang sampai 2041.

Dengan kepastian investasi dan operasi hingga 2041, Freeport memperkirakan manfaat langsung kepada pemerintah pusat dan daerah, serta dividen kepada Inalum dapat melebihi USD 60 miliar.

"Sebagai entitas bisnis Indonesia, PT Freeport Indonesia meyakini bahwa kesepakatan pokok tersebut akan memberikan manfaat bagi semua pihak," kata Presiden dan Chief Executive Officer Freeport-McMoran Inc, Richard Adkerson.

Kepala Pusat Bantuan Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Riyatno, mengatakan hasil akhir perundingan divestasi saham akan berpengaruh pada iklim investasi dalam negeri. Hasil negosiasi yang sama-sama menguntungkan bagi kedua pihak akan membuat investor lain juga akan merasa tenang terhadap investasinya.

"Kami harapkan negosiasi Freeport dengan pemerintah bisa hasilkan solusi terbaik. Keberhasilan negosiasi akan pengaruhi pandangan investor terkait iklim berusaha di Indonesia," kata Riyatno.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, mengatakan kepemilikan 51 persen membuat sumber daya alam Indonesia tidak lagi dikuasai asing. Selain itu, pengawasan terhadap perusahaan lebih transparan.

"Pencatatan investasi dan pembiayaan lainnya yang tidak transparan dan tidak terkontrol dengan baik, pengutamaan barang dan jasa dalam negeri masih kurang diperhatikan oleh Freeport," ujarnya.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan BUMN memiliki kepedulian, komitmen dan dedikasi yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Sejalan dengan fungsi BUMN sebagai agen pembangunan, BUMN akan menjadi ujung tombak proses hilirisasi industri pertambangan di Indonesia.

"Hal tersebut guna memberi nilai tambah maksimal bagi masyarakat, termasuk menjalankan usaha pertambangan secara profesional dan bertanggungjawab berlandaskan prinsip good corporate governance," ujar Menteri Rini.

Reporter : Harwanto Bimo Pratomo

Sumber: Merdeka.com