Pengoperasian Jembatan Timbang Siap Diserahkan ke Swasta

Dengan adanya pengawasan yang ketat dari jembatan timbang tentu akan menghemat anggaran perbaikan jalan raya.

oleh Arthur Gideon diperbarui 24 Jul 2018, 10:47 WIB
Diterbitkan 24 Jul 2018, 10:47 WIB
Jembatan Timbang
Ilustrasi Foto Jembatan Timbang (iStockphoto)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat siap menawarkan pengoperasian jembatan timbang kepada swasta.

"Saya melakukan kerja sama dengan PUPR, PUPR nitip sama saya jadi ini komitmen Pak Menhub dan PUPR untuk melaksanakan agar overdimensi overload ini teratasi karena kerugian negara akibat itu. Tahun depan kami akan privatisasi jembatan timbang," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi dikutip dari Antara, Selasa (24/7/2018).

Menurut dia, dengan melibatkan swasta maka diharapkan penerapan jembatan timbang akan semakin disiplin dan bersih dari praktik pungli.

Dia menambahkan saat ini perbaikan terus dilakukan begitupun transformasi jembatan timbang, mulai dari 2014 di mana jembatan timbang masih dikelola Pemda.

"Kalau ada pelanggaran diberi denda dan akhirnya masuk ke pendapatan asli daerah, kalau sekarang sudah enggak ada," katanya.

Dengan target PAD dari Pemda, menurut dia, hal itu justru menimbulkan praktik pungli.

Karena itu mulai 2017, Budi menyebutkan kembali menghidupkan tujuh jembatan timbang, 2018 sudah bertambah menjadi 11 dan hingga September nanti akan bertambah menjadi 43 jembatan timbang dan mulai 2019 akan dilakukan lelang kepada swasta.

"Lelangnya tahun depan tapi paling November Desember sudah lelang," katanya.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Skema Kerjasama

Kementerian Perhubungan telah mengoperasikan kembali 25 unit jembatan timbang. (Foto:Kemenhub)
Kementerian Perhubungan telah mengoperasikan kembali 25 unit jembatan timbang. (Foto:Kemenhub)

Terkait skema kerja sama dan potensi keuntungan bagi swasta, Budi menjelaskan kerja sama tersebut dengan Kementerian PUPR dengan skema availability payment, Kemenhub berfokus pada penyidikan jika ada pelanggaran.

Lebih lanjut, kata dia, dengan adanya pengawasan yang ketat dari jembatan timbang tentu akan menghemat anggaran perbaikan jalan raya yang saat ini mencapai Rp 43,45 triliun.

"Itu swasta `kan kontrak bisa 15 atau 20 tahun mereka akan memelihara jalan tersebut nilai kontraknya katanya Rp10 miliar. Kalau jembatan timbang bekerja secara maksimal, enggak akan digunakan semuanya untuk perbaikan jalan, mungkin kalau sudah bagus, dapatnya dari situ," katanya.

Saat ini jembatan timbang yang baru akan dikerjasamakan dengan swasta, yaitu Palembang dan Riau.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya